JAKARTA, Suluhriau- Pucuk dicita ulam pun tiba, Menkum HAM resmi mengeluarkan SK pengesahan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie. Kini Golkar mempersiapkan munaslub untuk menyudahi perpecahan yang berkepanjangan dan melelahkan.

"Nggak ada lagi Ancol, nggak ada lagi Bali, yang ada adalah DPP Golkar hasil Munas Bali yang sudah direkonsiliasi pimpinan Aburizal Bakrie," kata Sekjen Golkar Idrus Marham usai menerima SK Menkum HAM di Kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Kepengurusan yang diresmikan dan diakui Menkum HAM pun sudah merupakan hasil rekonsiliasi. "Semua sudah masuk 75 orang. Yang dimasukkan 95, yang diakomodasi 75. Berarti sekitar 80%  lebih. Berarti sekitar 75 orang itu 51 orang masuk ke dalam pengurus harian," kata Idrus.

Kini partai beringin mempersiapkan munaslub sebagai momentum penyelesaian konflik internal Golkar sekaligus konsolidasi menyeluruh. Kepengurusan Golkar yang diakui pemerintahlah yang akan menyelenggarakan munaslub di Bali 23 Mei mendatang. Idrus yakin perpecahan Golkar dapat terselesaikan. Golkar juga bisa langsung tancap gas menghadapi pilkada serentak tahun 2017.

Idrus menambahkan, Munaslub Golkar nanti akan menjadi hajatan yang bersih dari money politics. Calon yang terbukti melakukan transaksi akan kena sanksi sampai diskualifikasi.

"Maka sanksi yang disiapkan oleh steering committee adalah caketum yang bersangkutan akan didiskualifikasi dan DPD yang menerima uang itu nanti akan dianulir hak sebagai peserta dalam munaslub. Jadi saya kira ini menghargai komitmen steering committee yang ada karena memang masalah bangsa yang ada hari ini bukan hanya masalah Golkar, tapi juga berkembangnya pragmatisme politik, transaksionalisme politik, money politics," katanya.

"Apabila transaksi politik ini berkembang di republik, maka pelan tapi pasti kita berkontribusi dalam hancurnya bangsa karena pasti di situ tidak ada kinerja yang baik, tidak ada produktivitas. Maka temanya saya kira mari kita semua memberantas, bukan hanya narkoba, mafia-mafia lain, tapi juga memberantas money politics, politik transaksional, di semua level termasuk di masyarakat juga," pungkasnya. (dtc)