Senin, 17 Agustus 2026 Bersama UAS dan Habib Syahab, Ribuan Jamaah Hadiri Maulid Nabi di Masjid Hajjah Rohana Rimbo Panjang | Seharian Penuh Keceriaan Warga RT 06/RW 03 Putri Tujuh Rayakan HUT ke-81 RI dengan Berbagai Perlombaan | Operasi PETI di Kampar Kiri, 2 Rakit Tambang Emas Dibakar dan 1 Mesin Diamankan | Local Media Community Gandeng Google Perkuat Ekosistem Media Lokal | PWI Riau Ingatkan Anggota Segera Reaktivasi KTA | Maumere Diguncang Gempa Kuat, Ruang Tunggu Pelabuhan Laurentius Say Roboh
 
Soal Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Itu Perintah Saya, Mau Apa?


Nasional | Senin 18 September 2017, 21:39 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak ambil pusing atas polemik pemutaran film G30S/PKI di lingkup internal institusinya. Dia menegaskan acara nonton bareng film kontroversial itu memang perintahnya."Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah," kata Jenderal Gatot saat ditemui seusai ziarah di Makam Bung Karno (MBK), Bendogerit, Blitar, Senin (18/9/2017).Gatot menyatakan Mendagri sudah mengizinkan dia memerintahkan seluruh

Selengkapnya

Lepaskan Bantuan,
Jokowi Yakin Ragam Bantuan dari RI Tepat untuk Keperluan Rohingya


Nasional | Rabu 13 September 2017, 10:09 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Presiden Jokowi melepas pengiriman bantuan untuk etnis Rohingya yang terusir dari Rakhine State, Myanmar. Jokowi meyakini detail bantuan dari pemerintah Indonesia itu tepat untuk keperluan Rohingya.Jokowi mengatakan, bantuan ini dapat disalurkan setelah adanya pembicaraan antara Menlu Retno dengan pihak Bangladesh dan Myanmar. Pertemuan itu membahas mengenai bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya."Dan pagi ini akan diberangkatkan menggunakan empat pesawat hercules yang di

Selengkapnya

OTT Hakim di Bengkulu, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah


Nasional | Kamis 07 September 2017, 10:44 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap hakim di Bengkulu, KPK menyita uang ratusan juta rupiah. Diduga uang itu merupakan hasil transaksi yang dilakukan. "Iya ada uang ratusan juta," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (7/9/2017).Saat ini, para pihak yang ditangkap itu masih menjalani pemeriksaan awal di Mapolda Bengkulu. Rencananya nanti siang, mereka akan dibawa ke KPK."Siang ini direncanakan akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk proses

Selengkapnya

Dicecar Soal Utang Rp 3.000 T, Ini Jawaban Sri Mulyani


Nasional | Selasa 05 September 2017, 08:50 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas evaluasi pengelolaan utang pemerintah.Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di masyarakat yang mengkhawatirkan utang Indonesia.Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Indonesia adalah negara yang eksposur utangnya paling rendah.Baca juga: Cecar Sri Mulyani Soal Utang Pemerintah, DPR: Bayarnya dari Mana?Dia

Selengkapnya

Kena OTT KPK,
Timbun Suap Hingga Rp 20 Miliar, Dirjen Hubla Mengaku Khilaf


Nasional | Jumat 25 Agustus 2017, 16:04 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Tersangka kasus suap terkait pekerjaan pembangunan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Dirjen Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Antonius Tonny Budiono (ATB) mengaku khilaf atas perbuatannya yang menerima suap dari Direktur PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan (APK) .Ia mengaku menggunakan uang hingga Rp 20,074 miliar untuk biaya operasional pribadi. "Atas nama pribadi saya mohon maaf kepada masyarakat, mudah mudah ini tidak terulang lagi," kata Tonny Jumat (25/8/2017).

Selengkapnya

Dentuman Meriam Sambut Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana


Nasional | Rabu 23 Agustus 2017, 11:42 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru- Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Y. M. T. N Nguyen Phu Trong berkunjung ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Kehadiran Nguyen Phu Trong disambut upacara kenegaraan yang diiringi dentuman meriam.Nguyen Phu Trong memasuki Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.30 WIB, Rabu (23/8/2017). Nguyen Phu Trong tiba menggunakan mobil kepresidenan sedan Mercedes Benz warna hitam, yang diberi pelat 'Vietnam'.Begitu turun dari mobil, Nguyen Phu

Selengkapnya

Soal e-KTP, Irman Akui Temui Setya Novanto Bersama Andi Narogong


Nasional | Senin 21 Agustus 2017, 20:16 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengaku bersama Andi Narogong pernah bertemu Setya Novanto di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar di DPR. Pertemuan membahas proses anggaran proyek e-KTP di DPR. "Saya dihubungi Pak Andi untuk menghadap SN (Setya Novanto) di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar. Di ruang kerja ketua fraksi saya hanya berdua dengan Andi menghadap Pak SN," kata Irman saat bersaksi terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana

Selengkapnya

Malaysia Minta Maaf, Janji Tarik Buku Panduan SEA Games 2017


Nasional | Minggu 20 Agustus 2017, 13:15 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Setelah mendapat protes baik dari pemerintah maupun berbagai elemen bangsa Indonesia, Pemerintah Malaysia akhirnya memutuskan untuk menarik semua buku panduan SEA Games 2017 yang didalamnya memasang bendera Indonesia secara terbalik.Dalam jumpa pers yang digelar, Ahad (20/8/2017) di Hotel Shangrila, Kuala Lumpur Malaysia, Menteri Belia dan Sukan Malaysia Khairy Jamaluddin menyatakan pemerintah Malaysia meminta maaf dan akan menarik semua buku tersebut."Selain menarik buku

Selengkapnya

Jokowi Tunggu Malaysia Minta Maaf Resmi Soal Bendera RI Terbalik


Nasional | Minggu 20 Agustus 2017, 12:45 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta publik tidak membesar-besarkan masalah bendera Indonesia terbalik di buku suvenir SEA Games 2017 di Malaysia. Meski demikian, Malaysia tetap harus meminta maaf secara resmi. "Kita menunggu permintaan maaf dari pemerintah Malaysia, karena menyangkut sebuah kebanggaan, nasionalisme dari bangsa kita Indonesia. kita tunggu permintaan maaf resmi," kata Jokowi usai pembagian sertifikat tanah di Lapangan Park and Ride, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat,

Selengkapnya

Tak Hanya Jokowi, Sekjen Partai Komunis Vietnam Juga Akan Temui Parlemen


Nasional | Minggu 20 Agustus 2017, 12:17 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Ada sejumlah pihak yang akan ditemui oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong di Indonesia. Selain Presiden Jokowi, Nguyen juga akan bertemu dengan para pimpinan parlemen."Dan kunjungan ke Indonosia tidak hanya bertemu dengan Presiden tetapi juga dengan pimpinan MPR DPR DPD. Karena ini, sekali lagi ini adalah urusan negara," kata Menlu Retno Marsudi di Pusdiklat Kemlu, Kebayoran Baru, Minggu (20/8/2017).Pertemuan antara Nguyen dengan Jokowi akan

Selengkapnya

Jokowi Targetkan Penerimaan Negara di 2018 Tembus Rp1.878 T


Nasional | Rabu 16 Agustus 2017, 08:19 WIB

SULUHRIAU- Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan bisa mencapai Rp1.878,4 triliun. Angka tersebut naik 8,2 persen dari outlook pemerintah tahun ini sebesar Rp1.736,06 triliun.Dalam draf Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 seperti dilansir CNNIndonesia.com, tercatat pemerintahan Presiden Joko Widodo masih menargetkan mayoritas pendapatan negara akan dipenuhi dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,38 triliun. Penerimaan perpajakan

Selengkapnya

Saksi Kunci e-KTP Tewas di AS,
Johannes Marliem, Pengusaha Indonesia Donatur Terbesar Obama


Nasional | Sabtu 12 Agustus 2017, 09:53 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Saksi Kasus e-KTP yang meninggal di Amerika Serikat, Johannes Marliem, teryata merupakan salah satu donatur terbesar dalam pesta inaugurasi kedua Presiden Barack Obama. Johannes diketahui memiliki firma marketing bernama Marliem Consulting yang berbasis di Minneapollis, Minnesota.Saat inaugurasi ke-dua Obama, Johannes menyumbang dana sebesar US$255 ribu atau hanya selisih US$25 ribu dari korporasi multinasional ExxonMobil. Sumbangan Johannes itu bernilai dua kali lipat uang

Selengkapnya

Perwakilan Aksi 287 Ajukan JR Perppu Ormas


Nasional | Jumat 28 Juli 2017, 20:52 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Presidium Alumni 212 yang juga perwakilan aksi 287 mengajukan judicial review (JR) Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perwakilan aksi 287 langsung diterima perwakilan MK. "Untuk menggugat Perppu Ormas bahwa Perppu telah merugikan ormas. Ada 26 advokat dan 4 prinsipil bahwa Perppu itu merugikan ormas lain yang dan akan mengajukan JR Perppu Ormas," ujar Kapitra di kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakrta Pusat, Jumat (28/7/2017).Perwakilan MK yang menerima

Selengkapnya

Suasana di Mesjid Istiqlal Jelang Aksi 287


Nasional | Jumat 28 Juli 2017, 11:02 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Massa aksi 287 telah berdatangan ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Suasana di dalam masjid berangsur-angsur mulai dipenuhi oleh massa.Di Masjid Isqtilal, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.05 WIB, Jumat (28/7/2017), sebagian massa mengambil air wudhu untuk menunaikan salat sunah.Ada juga beberapa massa di lorong-lorong masjid. Mereka tampak berkumpul bersama dengan jemaah yang lain.Sementara itu, di luar masjid, sejumlah massa dari berbagai tempat pun tampak berdatangan.

Selengkapnya

Jokowi Sudah Kantongi Tiket Pilpres 2019, Siapa Lawannya?


Nasional | Sabtu 22 Juli 2017, 11:13 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Presiden Joko Widodo sudah mengantongi tiket sebagai capres 2019 menyusul sudah adanya 3 parpol yang menyatakan akan kembali mendukungnya. Lantas, siapa yang akan jadi lawan tanding Jokowi?Tiga Parpol yang sudah menyatakan akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 adalah Golkar, NasDem, dan PPP. Dengan UU pemilu yang baru, maka perolehan suara tiga parpol itu di Pemilu 2014 sudah cukup bagi Jokowi untuk maju ke Pilpres 2019.Di UU Pemilu itu, diatur presidential threshold (PT)

Selengkapnya

UU Pemilu Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial


Nasional | Jumat 21 Juli 2017, 10:35 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - RUU Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan menjadi UU lewat paripurna DPR yang diwarnai aksi walk out. Sedikitnya ada 5 isu krusial di UU Pemilu yang menjadi pijakan untuk Pemilu 2019 mendatang. Apa saja?Lima isu krusial dalam RUU Pemilu adalah ambang batas presidential atau presidential threshold, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan (dapil), metode konversi suara pemilu legislatif, dan sistem pemilu.Dalam

Selengkapnya

Polri Akan Bentuk Densus Anti Korupsi, KPK Tak Merasa Tersaingi


Nasional | Selasa 18 Juli 2017, 11:14 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif mengapresiasi rencana pembentukan Destasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Antikorupsi). "KPK juga tidak merasa tersaingi dengan akan dibentuknya Densus Antikorupsi," kata Syarif seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (18/7/2017).Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diketahui saat ini tengah menyusun dan mengkaji pembentukan Densus Antikorupsi. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, kemarin,

Selengkapnya

KPK Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka Kasus e-KTP


Nasional | Senin 17 Juli 2017, 19:34 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus e-KTP. Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka."KPK menetapkan saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014 sebaai tersangka terbaru kasus e-KTP," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/7/2017).Penetapan ini dilakukan setelah KPK mencermati persidangan kasus ini dengan terdakwa Sugiharto dan Irman. "Ada bukti permulaan yang cukup untuk penetapan tersangka baru," ujar

Selengkapnya

Menkominfo: Maaf Kalau Nanti Facebook & Youtube Ditutup


Nasional | Jumat 14 Juli 2017, 15:50 WIB

SULUHRIAU, Bandung- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mendorong perusahaan platform media sosial seperti FACEBOOK, Twitter, dan Youtube membantu pemerintah dalam mencegah paham radikal di Indonesia.Rudiantara pun mengancam penutupan platform media sosial yang tidak kooperatif mendukung pemerintah.Rudiantara mengatakan kalau perusahaan platform media sosial tidak melakukan perbaikan dalam hal penutupan akun radikal maka pemerintah akan menutup akses platform tersebut.

Selengkapnya

JK: Perppu Ormas Dibutuhkan


Nasional | Rabu 12 Juli 2017, 20:39 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Massa (Ormas) karena dibutuhkan untuk kondisi saat ini."Ya penilaiannya karena kalau lewat UU biasa kan lama pembahasannya, sedangkan kondisi saat ini perlu, tapi kan sesuai UU juga. Saya kira itu hanya cara," katanya di Kompleks Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (12/7/2017).Ia mengatakan bahwa aturan tersebut merupakan hal yang biasa sebagaimana aturan-aturan

Selengkapnya

Yusril Bandingkan KPK dengan Kopkamtib yang Dibubarkan Soeharto


Nasional | Senin 10 Juli 2017, 21:19 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan makin cepat korupsi diberantas dari Indonesia, maka KPK bisa dibubarkan. Selanjutnya, tugas bisa diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. "Tentang KPK, kapan idealnya berakhir? Menurut saya, makin cepat korupsi diberantas, ya makin cepat lembaga KPK berakhir karena zaman sudah berubah, keberadaannya sudah tidak diperlukan lagi," kata Yusril saat rapat dengan Pansus Hak Angket KPK di gedung DPR, Senayan, Jakarta,

Selengkapnya

Laporan Soal Kaesang Disetop, Teten: Tak Ada Intervensi Presiden


Nasional | Kamis 06 Juli 2017, 20:43 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Mabes Polri memastikan laporan terhadap putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep disetop karena tidak memenuhi sangkaan unsur pidana. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki menyebut tidak ada intervensi dari Presiden Jokowi soal penanganan pelaporan terhadap Kaesang."Itu wilayah kepolisian kalau memang tidak ada unsur pidananya berarti tidak diteruskan. Tapi saya kira tidak ada intervensi dari presiden, presiden sedang sibuk," ujar Teten di Kantor Staf Kepresidenan,

Selengkapnya

Guru Besar: Pertemuan Pansus Angket dan Napi Korupsi Salah Banget!


Nasional | Kamis 06 Juli 2017, 12:15 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Guru Besar Antikorupsi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menilai pertemuan Pansus Angket KPK dengan napi korupsi salah besar. Seharusnya, Pansus Angket KPK menemui akademisi dan aktivis antikorupsi."Kalau menurut metodologi sampling, itu (pertemuan Pansus Angket dengan napi koruptor) sebenarnya tidak perlu, itu salah banget. Secara metodologi meminta pendapat dari orang yang terpidana itu bias, sehingga sebenarnya tidak perlu dilakukan," ujar juru bicara Guru

Selengkapnya

Pimpin Kunjungan ke Sukamiskin, Ketua Pansus Angket Dipanggil KPK


Nasional | Kamis 06 Juli 2017, 11:16 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar dipanggil KPK untuk mendalami kasus e-KTP. Ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ketiga e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong."Saksi dipanggil untuk diminta keterangan terkait kasus e-KTP dengan tersangka AA (Andi Agustinus)," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (6/7/2017).Namun belum diketahui apakah Agun akan memenuhi pemanggilan ini. Pasalnya politikus Golkar itu kini sedang memimpin pansus

Selengkapnya

Kaesang Dilaporkan ke Polisi karena Dugaan Ujaran Kebencian


Nasional | Rabu 05 Juli 2017, 10:28 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Seseorang bernama Kaesang dilaporkan ke Polresta Bekasi atas dugaan melakukan penodaan agama dan ujaran kebencian melalui video di media sosial.Pelapor bernama Muhammad Hidayat, dan laporan dilakukan pada 2 Juli 2017. "Iya benar ada laporan dengan terlapor atas nama Kaesang," ujar Kapolresta Bekasi, Kombes Pol Hero Henrianto Bachtiar, saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (4/7/2017) malam.Belum diketahui pasti apakah Kaesang yang dimaksud adalah Kaesang Pangarep putra Presiden

Selengkapnya

Diperiksa KPK, Yasonna Bantah Terima Duit USD 84 Ribu dari e-KTP


Nasional | Senin 03 Juli 2017, 17:58 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly membantah menerima uang USD 84 ribu terkait pengadaan e-KTP. Keterangan ini disampaikan Laoly usai menjalani pemeriksaan di KPK. "Tidak ada lah," kata Laoly usai diperiksa sebagai saksi terkait tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Senin (3/7/2017).Laoly juga mengaku tidak diminta KPK mengembalikan aliran uang yang disebut dalam surat dakwaan dengan terdakwa eks pejabat

Selengkapnya

Dipanggil kasus e-KTP, Menkumham Yasonna Akan Datangi KPK


Nasional | Minggu 02 Juli 2017, 21:27 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (3/7/2017) ini. Yasonna Laoly akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus proyek e-KTP.  "Saya akan datang jam 11 ke KPK dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK," ucap Yasonna Laoly dalam keterangannya, Ahad(2/7/2017).Yasonna menjelaskan alasan ketidakhadiran pada beberapa kali pemanggilan KPK karena ada pekerjaan lain. Selain itu, setiap

Selengkapnya

Presiden Jokowi Suguhkan Teh dan Bakso Terima Obama di Kebun Raya Bogor


Nasional | Sabtu 01 Juli 2017, 16:35 WIB

SULUHRIAU, Bogor- Awan mendung yang mengitari Kota Bogor, Jawa Barat, tidak mengurangi kehangatan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama di Istana Kepresidenan Bogor Jumat sore, 30 Juni 2017.Obama yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda dipadukan dengan celana panjang berwarna gelap, tiba di Istana Kepresidenan Bogor pada pukul 15.30 WIB. Kedatangan Obama disambut langsung oleh Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta putra

Selengkapnya

DPR Ancam Bekukan Anggaran, Kapolri: Korbankan Keamanan Masyarakat


Nasional | Selasa 20 Juni 2017, 23:27 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ancaman usulan pembekuan anggaran akan merugikan institusi Polri. Pembekuan anggaran juga berimbas pada operasi menyangkut keamanan masyarakat. "Mungkin akan mengorbankan operasi kepolisian, kemudian keamanan masyarakat. Ini kan bukan Tito pribadi, tapi untuk personel mengamankan rakyat," kata Tito Karnavian kepada wartawan di gedung PTIK, Jalan Tirtayasa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2017). Usulan pembekuan

Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Pimpinan DPRD dan Kadis PU Mojokerto Jadi Tersangka


Nasional | Sabtu 17 Juni 2017, 21:56 WIB

SULUHRIAU, Jakarta - KPK resmi menetapkan 3 pimpinan DPRD Kota Mojokerto sebagai tersangka. Ketiganya yaitu Purnomo selaku ketua dan 2 orang wakilnya atas nama Abdullah Fanani dan Umar Faruq."Yang menjadi tersangka adalah sebagai penerima PNO, UF, dan ABF," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (17/6/2017).Ketiganya disangka menerima uang dari Kepala Dinas PU Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto. Dia pun ditetapkan KPK sebagai

Selengkapnya

MUI: Qatar Korban Konspirasi Amerika dan Yahudi


Nasional | Minggu 11 Juni 2017, 12:48 WIB

SULUHRIAU, Jakarta- Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri Muhyiddin Junaidi, Qatar adalah korban konspirasi Amerika dan Yahudi. Menurut Muhyiddin, sebetulnya pemutusan hubungan Saudi cs ke Qatar karena Qatar tak mau membayar dana dalam jumlah besar kepada Amerika atas fasilitas keamanan yang disediakan Amerika kepada negara-negara Teluk."Qatar adalah korban konspirasi Amerika dan Yahudi. Qatar yang kecil wilayahnya menolak membayar dana yang besar dan disamakan

Selengkapnya

 
 
+ Indeks Berita +
01 Bersama UAS dan Habib Syahab, Ribuan Jamaah Hadiri Maulid Nabi di Masjid Hajjah Rohana Rimbo Panjang
02 Seharian Penuh Keceriaan Warga RT 06/RW 03 Putri Tujuh Rayakan HUT ke-81 RI dengan Berbagai Perlombaan
03 Operasi PETI di Kampar Kiri, 2 Rakit Tambang Emas Dibakar dan 1 Mesin Diamankan
04 Local Media Community Gandeng Google Perkuat Ekosistem Media Lokal
05 PWI Riau Ingatkan Anggota Segera Reaktivasi KTA
06 Maumere Diguncang Gempa Kuat, Ruang Tunggu Pelabuhan Laurentius Say Roboh
07 Jelang HUT ke-81 RI, Wabup Kampar Kukuhkan 30 Putra Putri Paskibraka 2026 di Balai Bupati
08 Kwarnas Anugerahkan Lencana Darma Bakti ke Kak Sulastri di Peringatan Hari Pramuka ke-65
09 UMKM Dumai Diajak Naik Kelas, Kemenkum Riau Genjot Legalitas Lewat Perseroan Perorangan
10 Dorongan Inovasi Daerah, Kemenkum Riau Gaungkan Pentingnya Lindungi Kekayaan Intelektual
11 142 Kali Terbakar Sejak Januari 2026 di Pekanbaru, 2 Orang Meninggal
12 Kemenkum Hadirkan Penyelesaian Langsung Berbagai Persoalan Layanan Hukum
13 10 Hektar Lahan Gambut Terbakar di Kualu Nenas, 55 Personel Gabungan Berjibaku Padamkan Api
14 Resahkan Warga, Polsek Kampar Kiri Bakar Rakit Tambang Emas Ilegal di Desa Terusan
15 Harmonisasi 5 Ranperbup Kampar, Kemenkum Riau Pastikan Regulasi Pas dan Tidak Tabrak Aturan
16 Kemenkum Riau Dorong Penguatan Sinergi dan Profesionalisme Advokat
17 September 2026, 2,4 Juta Warga Singapura Terima Bantuan Tunai hingga Rp8,3 Juta
18 Perdana Dilakukan di Pekanbaru, Wali Kota Ajak Kepala OPD Menginap Bersama Retreat RT-RW
19 Kemenkum Riau Dorong Civitas Akademika UIR Lindungi Inovasi Melalui Paten
20 Remaja 18 Tahun Terjun ke Sungai Siak di Bawah Jebatan Leighton, Begini Detik-detik Penyelamatan Polisi
21 Dari Istana ke Desa Gobah, Prabowo Apresiasi 110 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau
22 Wujudkan WBBM 2026, Kemenkum Riau Benahi Data dan Inovasi Layanan
 
Redaksi | Indeks Berita
Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
© SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat