SULUHRIAU, Pekanbaru – Pencabutan izin pengelolaan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau tidak hanya menyangkut persoalan tata kelola kawasan hutan.
Kebijakan pemerintah pusat tersebut juga memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pekerjaan ribuan tenaga kerja dan perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Pelalawan.
Kondisi ini mendapat perhatian Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Teluk Meranti (IPM-KTM) Pekanbaru.
Organisasi mahasiswa tersebut mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keputusan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) RAPP dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh.
Ketua Terpilih IPM-KTM Pekanbaru, M. Alhadi, mengatakan penertiban kawasan hutan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan merupakan kewajiban pemerintah.
Namun, kebijakan tersebut harus diikuti langkah perlindungan terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan pada aktivitas industri kehutanan.
Menurutnya, ada persoalan besar yang perlu diperhitungkan di balik keputusan pencabutan izin tersebut, yakni nasib tenaga kerja, keluarga pekerja, serta pelaku usaha lokal yang memiliki hubungan ekonomi dengan perusahaan.
"Persoalan ini bukan sekadar tentang keberlangsungan sebuah perusahaan, melainkan nasib manusia di balik aktivitas ekonomi tersebut. Ada ribuan pekerja yang membutuhkan kepastian penghasilan, keluarga yang membutuhkan jaminan hidup, serta pelaku usaha lokal yang selama ini bergantung pada perputaran ekonomi industri kehutanan," ujar Alhadi melalui rilisnya diterima Sabtu, (21/11/2026).
Besarnya keterkaitan industri ini dengan kehidupan masyarakat terlihat dari data yang disampaikan perusahaan. Aktivitas PT RAPP diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan melalui dampak ekonomi tidak langsung di Riau.
Selain itu, lebih dari 41.000 pekerja disebut memiliki keterkaitan dengan Grup APRIL. Angka tersebut memperlihatkan besarnya jaringan tenaga kerja dan kegiatan usaha yang terhubung dengan industri kehutanan.
Alhadi menilai pemerintah perlu memperhitungkan konsekuensi kebijakan tersebut secara matang. Jangan sampai langkah penertiban kawasan hutan justru memunculkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan melemahnya ekonomi masyarakat.
Pemerintah Diminta Tidak Mengabaikan Dampak Sosial
Pencabutan PBPH PT RAPP diumumkan pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Keputusan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Dalam pertimbangannya, pemerintah mencatat sejumlah persoalan pengelolaan kawasan, mulai dari kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, hingga kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Alhadi menegaskan, berbagai temuan tersebut harus diproses secara transparan dan objektif. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan.
Namun, menurutnya, penyelesaian persoalan hukum dan lingkungan tidak boleh mengabaikan nasib pekerja serta masyarakat yang tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut.
"Jangan sampai persoalan lingkungan diselesaikan dengan melahirkan persoalan kemanusiaan yang baru. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pemberi sanksi, tetapi juga harus hadir sebagai pelindung rakyat," tegasnya.
Efek Domino Bagi Ekonomi Warga Teluk Meranti
Kekhawatiran IPM-KTM Pekanbaru juga tertuju pada kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan.
Selama ini, aktivitas industri kehutanan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor usaha masyarakat. Mulai dari kontraktor lokal, jasa transportasi, pemasok kebutuhan industri, hingga pedagang kecil dan pelaku UMKM.
Karena itu, perubahan aktivitas perusahaan berpotensi memberikan dampak berantai terhadap pendapatan masyarakat. Bukan hanya tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan perusahaan, tetapi juga pelaku usaha yang memperoleh penghasilan dari aktivitas pendukung industri.
Alhadi mengingatkan agar masyarakat Teluk Meranti dan Pelalawan tidak sekadar menjadi penonton dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.
Sebagai putra daerah Teluk Meranti yang kini menempuh pendidikan di Pekanbaru, ia berharap pemerintah memberikan ruang perhatian lebih besar terhadap kepentingan masyarakat lokal.
"Hutan harus diselamatkan, lingkungan wajib dipulihkan, dan setiap pelanggaran harus ditindak. Namun, pada saat yang sama, kesejahteraan masyarakat dan kepastian lapangan pekerjaan juga harus menjadi prioritas. Jangan sampai Riau hanya menjadi wilayah penghasil kekayaan alam, sementara masyarakatnya terus menghadapi ketidakpastian ekonomi," ungkapnya.
Tujuh Tuntutan Mahasiswa kepada Presiden Prabowo
Atas kondisi tersebut, IPM-KTM Pekanbaru menyampaikan tujuh tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat.
Pertama, mendesak Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencabutan PBPH PT RAPP dengan memperhatikan aspek hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
Kedua, meminta pemerintah membuka dasar keputusan beserta hasil kajian pencabutan izin kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak berkembang ketidakpastian.
Ketiga, mendesak pemerintah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk kepastian nasib tenaga kerja yang terdampak kebijakan tersebut.
Keempat, meminta perhatian khusus bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan, terutama Kecamatan Teluk Meranti, yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan aktivitas industri kehutanan.
Kelima, mendesak pemerintah menyiapkan langkah mitigasi ekonomi bagi masyarakat, kontraktor lokal, penyedia jasa transportasi, pemasok, pelaku UMKM, dan sektor usaha lainnya.
Keenam, meminta penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu terhadap setiap pelanggaran kehutanan dan lingkungan. Kewajiban pemulihan ekosistem juga harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan.
Ketujuh, mendorong dialog terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, mahasiswa, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil serta berkelanjutan.
Bukan Bela Perusahaan
Alhadi menegaskan, sikap kritis IPM-KTM Pekanbaru tidak dimaksudkan untuk membela kepentingan korporasi ataupun menghalangi upaya pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan.
Sebaliknya, mahasiswa ingin memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan hak dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Menurutnya, penyelamatan lingkungan dan perlindungan ekonomi rakyat seharusnya menjadi dua agenda yang berjalan beriringan, bukan saling dipertentangkan.
"Ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya seberapa luas kawasan hutan yang berhasil ditertibkan, tetapi sejauh mana lingkungan berhasil dipulihkan tanpa mengorbankan hak hidup dan kesejahteraan rakyat," paparnya.
IPM-KTM Pekanbaru berharap Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Mereka menginginkan penyelesaian yang tidak hanya memastikan kawasan hutan terlindungi, tetapi juga memberikan kepastian masa depan bagi pekerja dan masyarakat Pelalawan, khususnya Teluk Meranti. (rls, src)