Minggu, 22 November 2026 Izin RAPP Dicabut Pemerintah, IPM-KTM Pekanbaru Suarakan Nasib Ribuan Pekerja | BNNP Riau Gerebek Dugaan Peredaran Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu hingga Vape Disita | Waduk Koto Panjang Buka Pintu Pelimpah, Air Sungai Kampar Diprediksi Naik 30 Cm | 162 Negara Tegaskan Hak Palestina Merdeka, Hanya 8 Negara yang Menolak | Telusuri Jejak Sejarah Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan, Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Budaya | Pemerintah Cabut Izin 338 Ribu Hektare Hutan PT RAPP, Kebakaran Gambut hingga Sawit Jadi Sorotan
 
 
☰ Internasional
162 Negara Tegaskan Hak Palestina Merdeka, Hanya 8 Negara yang Menolak
Sabtu, 21 November 2026 - 16:09:27 WIB

SULUHRIAU – Dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina kembali memperlihatkan kuatnya posisi mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 


Sebanyak 162 negara menyatakan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membangun negara yang berdaulat.


Sikap tersebut tercermin dalam pemungutan suara Komite Ketiga Majelis Umum PBB pada Kamis. Dalam pengambilan keputusan terhadap rancangan resolusi tahunan tentang hak rakyat Palestina, mayoritas negara memberikan suara mendukung.


Dari hasil pemungutan suara, tercatat 162 negara mendukung resolusi, delapan negara menolak, sementara delapan negara lainnya memilih abstain.


Besarnya dukungan itu menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka masih menjadi sikap dominan di forum internasional.


Sejumlah negara yang memberikan dukungan berasal dari berbagai kawasan. Seluruh negara anggota Uni Eropa, Kanada, Australia, serta mayoritas negara di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika masuk dalam kelompok pendukung.


Namun, sikap berbeda ditunjukkan delapan negara yang menolak resolusi tersebut. Mereka adalah Amerika Serikat, Israel, Argentina, Paraguay, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Palau.


Sementara itu, delapan negara lainnya memilih tidak menentukan sikap melalui suara abstain. Hasil pemungutan suara tersebut dikutip dari Middle East Monitor.


Resolusi yang dibahas Komite Ketiga Majelis Umum PBB itu secara tegas menempatkan hak menentukan nasib sendiri sebagai hak mendasar rakyat Palestina.


Dokumen tersebut menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk merdeka dan hidup bebas di tanah airnya, tanpa berada di bawah pendudukan Israel.


Lebih jauh, resolusi itu menekankan bahwa hak tersebut bersifat melekat dan tidak dapat dijadikan objek tawar-menawar, dikompromikan, ataupun dihapuskan melalui proses politik.


Pendudukan Israel Dinilai Hambat Kemerdekaan Palestina


Dalam pertimbangannya, resolusi tersebut juga merujuk pada pendapat hukum Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) mengenai status pendudukan Israel di wilayah Palestina.


ICJ menyatakan bahwa keberlanjutan pendudukan Israel atas wilayah Palestina bertentangan dengan hukum internasional. Mahkamah tersebut juga menegaskan perlunya mengakhiri keberadaan yang dinilai melanggar hukum itu sesegera mungkin.


Pendapat hukum ICJ tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam pembahasan hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.


Pendudukan yang terus berlangsung dinilai menjadi penghalang serius bagi rakyat Palestina untuk menikmati hak politik dan menentukan arah kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa.


Meski didukung mayoritas anggota PBB, hasil pemungutan suara ini tidak serta-merta menjadikan Palestina sebagai negara merdeka secara penuh ataupun mengakhiri pendudukan Israel.


Namun, dukungan 162 negara menjadi gambaran kuatnya legitimasi politik internasional terhadap hak rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan.


Di tengah konflik yang belum menemukan penyelesaian, suara mayoritas tersebut kembali menegaskan bahwa persoalan Palestina bukan sekadar konflik wilayah, melainkan juga menyangkut hak sebuah bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri. (src)


 




 
Berita Lainnya :
  • Izin RAPP Dicabut Pemerintah, IPM-KTM Pekanbaru Suarakan Nasib Ribuan Pekerja
  • BNNP Riau Gerebek Dugaan Peredaran Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu hingga Vape Disita
  • Waduk Koto Panjang Buka Pintu Pelimpah, Air Sungai Kampar Diprediksi Naik 30 Cm
  • 162 Negara Tegaskan Hak Palestina Merdeka, Hanya 8 Negara yang Menolak
  • Telusuri Jejak Sejarah Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan, Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Budaya
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Izin RAPP Dicabut Pemerintah, IPM-KTM Pekanbaru Suarakan Nasib Ribuan Pekerja
    02 BNNP Riau Gerebek Dugaan Peredaran Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu hingga Vape Disita
    03 Waduk Koto Panjang Buka Pintu Pelimpah, Air Sungai Kampar Diprediksi Naik 30 Cm
    04 162 Negara Tegaskan Hak Palestina Merdeka, Hanya 8 Negara yang Menolak
    05 Telusuri Jejak Sejarah Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan, Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Budaya
    06 Pemerintah Cabut Izin 338 Ribu Hektare Hutan PT RAPP, Kebakaran Gambut hingga Sawit Jadi Sorotan
    07 Tampilkan Proper Kreatif, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Terbaik III di PKN Tingkat I 2026
    08 Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
    09 Harmonisasi 13 Ranperbup Siak, Kemenkum Riau Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Profesional
    10 Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan
    11 UMP Riau 2027 Resmi Diteken, Upah Pekerja Rp4,031 Juta per Bulan, Naik 6,63 Persen dari 2026
    12 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
    13 Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
    14 Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
    15 Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
    16 Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
    17 Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
    18 Setelah 18 Tahun Tertahan, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset
    19 Gandeng PUPR, Kemenkum Riau Perluas Edukasi PT Perorangan untuk Pelaku Usaha
    20 16 Juta Hidup dari Sawit, GAPKI Tekankan Kontribusi dan Sustainability
    21 CSS XXIV di Banda Aceh, Wabup Kampar Tegaskan Komitmen Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
    22 RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat