SULUHRIAU– Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto berujung pada sanksi tegas di tubuh Polri. Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
Keputusan pemecatan tersebut diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, Selasa (17/11/2026).
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa majelis sidang memutuskan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap perwira tinggi Polri tersebut.
"Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo dalam konferensi pers, Selasa.
Putusan ini menjadi konsekuensi atas pelanggaran etik yang dilakukan Eko Hadi dalam perkara dugaan akses ilegal yang berkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Dalam proses persidangan, majelis KKEP turut menghadirkan sembilan orang saksi. Mereka terdiri atas saksi yang memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran maupun saksi yang diajukan untuk meringankan pihak terperiksa.
Majelis Dipimpin Mantan Irjen Kemenkum
Sidang etik tersebut dipimpin Komjen Hendro Pandowo, mantan Irjen Kementerian Hukum. Posisi wakil ketua majelis dipercayakan kepada Asisten Logistik Kapolri, Irjen Agus Dwi Hermawan.
Sementara itu, tiga anggota majelis lainnya masing-masing adalah Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo menjelaskan, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pemeriksaan etik terhadap Eko Hadi.
Pelanggaran tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, pelaksanaan tugas yang tidak sesuai prosedur, hingga dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.
Dalam menjalankan aksinya, Eko Hadi diduga memanfaatkan akses yang berada di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
"Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri," jelas Trunoyudo.
**Dijerat Sejumlah Ketentuan Etik**
Atas perbuatannya, Eko Hadi dinilai melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang disandingkan dengan sejumlah aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Pemberian sanksi PTDH menandai berakhirnya status Eko Hadi sebagai anggota Polri melalui mekanisme penegakan kode etik internal.
Kasus ini sekaligus menjadi sorotan terhadap pentingnya pengawasan penggunaan kewenangan dan akses teknologi di lingkungan kepolisian.