Selasa, 17 November 2026 Kanwil Kemenkum Riau Harminisasikan Tujuh Regulasi Kampar, Dua Dikembalikan | Pasca Petugas Satpol PP Diserang, Wako Agung Cek Pasar Tumpah Ahmad Yani: Pedagang Tutup Pukul 08.00 Wib | Jam Komandan Perdana, Dandim 0324/Rohul Tekankan Kehormatan Satuan dan Solusi untuk Rakyat | APBD Riau 2027 Disetujui Rp10 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Jangan Abaikan Saran | Kanwil Kemenkum Riau Dorong APBDes Topang Operasional Posbankum di Rohul | Kanwil Kemenkum Riau Gelar Webinar GI Tourism, Angkat Produk Unggulan Jadi Magnet Wisata Dunia
 
 
☰ Sosial Budaya
Kanwil Kemenkum Riau Harminisasikan Tujuh Regulasi Kampar, Dua Dikembalikan
Senin, 16 November 2026 - 22:27:38 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melakukan bedah mendalam terhadap tujuh rancangan peraturan Kabupaten Kampar. 


Hasilnya, lima rancangan dinyatakan dapat dilanjutkan, sementara dua lainnya dikembalikan.


Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi digelar di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Senin 16 November 2026.


Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap rancangan regulasi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, serta memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.


Rapat dipimpin oleh Plh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang juga menjabat Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Yeni Nel Ikhwan.


Kegiatan turut dihadiri Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kampar, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, serta JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Riau.


Tujuh rancangan yang dibahas terdiri atas dua Rancangan Peraturan Bupati, yakni tentang Perubahan Tarif Retribusi dan Penyediaan Perumahan Layak, Terjangkau, dan Berwawasan Lingkungan Non Subsidi.


Serta lima Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Beasiswa Daerah, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan, Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Piatu. Selain itu, turut dibahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Penghijauan.


Dalam pembahasan Ranperbup tentang Perubahan Tarif Retribusi, pencermatan difokuskan pada dasar hukum pemungutan, objek dan subjek retribusi, serta kesesuaian besaran tarif dengan ketentuan perpajakan daerah dan retribusi daerah.


Perubahan tarif juga perlu mempertimbangkan jenis pelayanan, kemampuan masyarakat, kepastian hukum, dan akuntabilitas.


Sementara itu, Ranperbup tentang Penyediaan Perumahan Layak, Terjangkau, dan Berwawasan Lingkungan Non Subsidi dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dikaji kembali. Terutama terkait kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengatur substansi perumahan non subsidi agar tidak melampaui pembagian urusan pemerintahan.


Pada Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025, pembahasan menitikberatkan pada penyesuaian kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.


Penataan kelembagaan perlu memiliki dasar kebutuhan yang jelas, memperhatikan ketentuan pembagian urusan pemerintahan, serta menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi. Hasil pengharmonisasian menyatakan rancangan tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan pembentukan peraturan selanjutnya.


Pembahasan Ranperda tentang Beasiswa Daerah diarahkan pada pengaturan kriteria penerima, persyaratan dan mekanisme seleksi, bentuk bantuan, sumber pendanaan, serta tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban.


Pengaturan ini perlu menjamin transparansi, objektivitas, pemerataan kesempatan, dan akuntabilitas agar program beasiswa tepat sasaran serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.


Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan juga dapat dilanjutkan. Sejumlah substansi yang dicermati meliputi perlindungan terhadap risiko usaha, fasilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas, pengembangan kelembagaan, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran hasil produksi sesuai kewenangan pemerintah daerah.


Sementara itu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi dikembalikan karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membentuk pengaturan sebagaimana materi muatan yang diajukan.


Pencermatan dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa perlindungan data pribadi telah memiliki kerangka pengaturan di tingkat nasional, sehingga pembentukan regulasi daerah harus didasarkan pada kewenangan yang jelas.


Ranperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Piatu juga dikembalikan kepada pemrakarsa. Dengan saran agar substansinya diintegrasikan ke dalam Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial.


Pengintegrasian tersebut dinilai lebih tepat agar pengaturan perlindungan anak piatu, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dapat diakomodasi secara lebih komprehensif dalam satu regulasi.


Adapun Ranperda tentang Penyelenggaraan Penghijauan mendapat hasil harmonisasi untuk dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.


Pembahasan mencakup perencanaan dan pelaksanaan penghijauan, pemeliharaan tanaman, peran pemerintah daerah dan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.


Substansi tersebut perlu diselaraskan dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan ruang agar pelaksanaannya terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.


Secara keseluruhan, dari tujuh rancangan peraturan yang menjadi agenda harmonisasi, lima rancangan dapat dilanjutkan. Dua rancangan dikembalikan, yakni Ranperbup tentang Penyediaan Perumahan Non Subsidi untuk dikaji kembali dari aspek kewenangan, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi karena tidak memiliki dasar kewenangan pembentukan sebagaimana diajukan.


Adapun Ranperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Piatu disarankan untuk diintegrasikan ke dalam Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial.


Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau terus menjalankan peran dalam memastikan kualitas produk hukum daerah melalui pencermatan aspek kewenangan, substansi, dan teknik penyusunan.


Pengharmonisasian diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga implementatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Kampar. (rls)


 




 
Berita Lainnya :
  • Kanwil Kemenkum Riau Harminisasikan Tujuh Regulasi Kampar, Dua Dikembalikan
  • Pasca Petugas Satpol PP Diserang, Wako Agung Cek Pasar Tumpah Ahmad Yani: Pedagang Tutup Pukul 08.00 Wib
  • Jam Komandan Perdana, Dandim 0324/Rohul Tekankan Kehormatan Satuan dan Solusi untuk Rakyat
  • APBD Riau 2027 Disetujui Rp10 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Jangan Abaikan Saran
  • Kanwil Kemenkum Riau Dorong APBDes Topang Operasional Posbankum di Rohul
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Kanwil Kemenkum Riau Harminisasikan Tujuh Regulasi Kampar, Dua Dikembalikan
    02 Pasca Petugas Satpol PP Diserang, Wako Agung Cek Pasar Tumpah Ahmad Yani: Pedagang Tutup Pukul 08.00 Wib
    03 Jam Komandan Perdana, Dandim 0324/Rohul Tekankan Kehormatan Satuan dan Solusi untuk Rakyat
    04 APBD Riau 2027 Disetujui Rp10 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Jangan Abaikan Saran
    05 Kanwil Kemenkum Riau Dorong APBDes Topang Operasional Posbankum di Rohul
    06 Kanwil Kemenkum Riau Gelar Webinar GI Tourism, Angkat Produk Unggulan Jadi Magnet Wisata Dunia
    07 Plt Gubri Ajak Warga Ubah Pekarangan Jadi Sumber Pangan, Cabai Jadi Andalan
    08 MPR Geser Sidang Paripurna Penetapan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember 2026
    09 14 Hari Operasi Zebra Lancang Kuning di Kampar Dimulai, Ini 10 Pelanggaran Jadi Sasaran
    10 Turnamen Sepak Bola Piala Danyonif TP 898 Dimulai, Bupati Kampar Harap Lahir Bibit Unggul
    11 Mulai 16 November, Tiket RoRo Bengkalis Berlaku E-Tiket, Mobil Tumpangan dan Truk Jadi Prioritas
    12 Antisipasi Banjir, Bupati Kampar Sisir Drainase Bangkinang Kota
    13 Transaksi di Pondok Dusun Koto Lindang Padang Sawah, Dua Pengedar Sabu Ditangkap
    14 Magang Dua Tahun Sebagai Wapres
    15 Sisir Gang Assalam hingga Kampung Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Amankan 5 Orang Positif Sabu
    16 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
    17 Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
    18 PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
    19 MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
    20 Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
    21 Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
    22 Transaksi di Kebun Sawit, Dua Pengedar Sabu di Tapung Ditangkap dengan 13,53 Gram Barang Bukti
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat