SULUHRIAU, Pekanbaru - Upaya memperkuat akses keadilan hingga tingkat desa terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.
Salah satunya melalui penguatan anggaran operasional Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu.
Koordinasi terkait mekanisme penganggaran tersebut dilaksanakan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu, Senin 16 November 2026.
Pertemuan berlangsung di Ruang Pokja II Kanwil Kemenkum Riau. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum sekaligus Plh Kepala Kantor Wilayah Yeni Nel Ikhwan, bersama jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum.
Koordinasi tersebut membahas dukungan pembiayaan operasional Posbankum, termasuk alokasi sebesar Rp 250.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp 750.000.
Pembahasan difokuskan pada mekanisme penganggaran melalui pemerintah daerah maupun pemerintah desa guna memastikan keberlangsungan pelayanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Yeni Nel Ikhwan menjelaskan bahwa Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 memberikan ruang pendanaan Posbankum melalui APBN, APBD, serta APBDes.
"Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mendukung operasional Posbankum sesuai kewenangan dan mekanisme penganggaran yang berlaku," jelasnya.
Kanwil Kemenkum Riau juga menyampaikan hasil koordinasi sebelumnya dengan Dinas PMD Provinsi Riau terkait dukungan Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp 1.000.000 untuk operasional Posbankum desa.
Dukungan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan desa agar pelaksanaan layanan hukum semakin optimal dan berkelanjutan.
Selain penganggaran, pertemuan menekankan pentingnya tertib administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Setiap Posbankum didorong untuk aktif melaksanakan pelayanan sekaligus mencatat dan melaporkan kegiatannya melalui laman resmi http://posbankum.kemenkum.go.id.
Pelaporan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran operasional.
Dalam aspek pelayanan, Posbankum mengutamakan penyelesaian permasalahan hukum secara nonlitigasi melalui konsultasi, mediasi, dan musyawarah.
Apabila diperlukan penanganan melalui jalur pengadilan, masyarakat dapat dirujuk kepada Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi.
Saat ini, Provinsi Riau memiliki 22 LBH terakreditasi yang dapat mendukung pemberian bantuan hukum dan pendampingan perkara bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Riau berharap Dinas PMD Kabupaten Rokan Hulu dapat mendorong dukungan penganggaran melalui APBDes sekaligus meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai pengelolaan dan pelaporan kegiatan Posbankum.
Sinergi tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan Posbankum yang aktif, berkelanjutan, dan memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. (rls)