SULUHRIAU, Pekanbaru — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan rapat harmonisasi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid melalui Zoom Meeting dan Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Riau ini bertujuan memastikan rancangan regulasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat dihadiri Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Riau, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, Kepala Bagian Hukum, Direktur RSUD Indrasari Rengat, jajaran perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, serta pejabat dan pelaksana teknis terkait.
Dalam pembukaan rapat, Kepala Divisi P3H menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan, menyerap masukan dari para pemangku kepentingan, serta menyamakan persepsi sebelum regulasi ditetapkan.
Melalui pembahasan teknis dan substantif, setiap rancangan diharapkan memiliki landasan hukum yang tepat, memberikan kepastian hukum, dan mendukung visi serta misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
Tujuh Ranperbup yang dibahas mencakup tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa; pedoman pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD); perubahan ketentuan remunerasi serta penyusunan dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD Indrasari Rengat; pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan; tarif layanan parkir RSUD Indrasari Rengat; serta batas Desa Lirik Area dan Desa Sukajadi.
Pada rancangan mengenai penyaluran Alokasi Dana Desa, pembahasan menitikberatkan pada penyempurnaan konsideran, struktur bab, penggunaan istilah berbahasa Indonesia, serta penambahan ketentuan pencabutan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 47 Tahun 2022.
Sementara itu, Ranperbup tentang pembentukan TP2GD memerlukan penyesuaian dasar hukum, definisi dalam ketentuan umum, susunan organisasi, rumusan sejumlah pasal, serta pengaturan pendanaan pelaksanaan tugas tim dan sekretariatnya.
Pembahasan dua rancangan terkait pengelolaan BLUD RSUD Indrasari Rengat juga menghasilkan sejumlah catatan substantif.
Pada perubahan ketentuan remunerasi, diperlukan kejelasan definisi tunjangan tetap dan insentif, pengelompokan tenaga medis dan nonmedis, serta pembedaan dokter spesialis dan subspesialis.
Adapun pada perubahan ketentuan penyusunan RBA, perhatian diarahkan pada penyempurnaan rumusan konsideran, teknik penormaan, serta penetapan parameter objektif untuk menilai frasa “kerugian yang lebih besar”, termasuk dari aspek finansial, keselamatan pasien, dan potensi sanksi hukum.
Selanjutnya, Ranperbup tentang pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan memerlukan penyempurnaan konsideran dan penambahan pengaturan mengenai jasa sarana, mulai dari definisi, mekanisme penerimaan, hingga tata cara pemanfaatannya oleh RSUD Indrasari Rengat.
Sementara itu, Ranperbup tentang tarif layanan parkir pada BLUD RSUD Indrasari Rengat dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Adapun pembahasan Ranperbup tentang batas Desa Lirik Area dan Desa Sukajadi mencakup penyempurnaan judul, penyesuaian dasar hukum, perbaikan rumusan pasal, serta penataan lampiran, termasuk penomoran dan kelengkapan judul peta batas desa.
Penyesuaian tersebut diperlukan agar substansi dan teknik penyusunan regulasi memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melalui pembahasan tujuh rancangan tersebut, Kanwil Kemenkum Riau memberikan masukan dari aspek konsepsi, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Hasil harmonisasi ini menjadi bahan penyempurnaan bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu agar regulasi yang dihasilkan memiliki kejelasan rumusan, kesesuaian dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif.
Kanwil Kemenkum Riau terus berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sinergi antara perancang peraturan perundang-undangan dan perangkat daerah diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghadirkan kepastian hukum di Kabupaten Indragiri Hulu. (rls)
