SULUHRIAU, Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menerima kunjungan konsultasi dan koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kampar terkait perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau ini dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, bersama jajaran Bapemperda, Sekretaris DPRD, dan perwakilan Bagian Hukum Kabupaten Kampar.
Konsultasi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Ketua DPRD Kabupaten Kampar tertanggal 9 November 2026 mengenai permohonan konsultasi terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD yang direncanakan masuk dalam Propemperda Kabupaten Kampar Tahun 2027.
Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Riau memberikan fasilitasi dan masukan terkait perencanaan pembentukan peraturan daerah, khususnya mengenai urgensi pengaturan, kewenangan pemerintah daerah, serta kesesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kepala Divisi P3H, Yeni Nel Ikhwan, bersama jajaran terkait turut mendorong agar setiap Ranperda yang diusulkan memiliki landasan hukum dan tujuan pengaturan yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan produk hukum daerah tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan serta dapat dilaksanakan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Selain membahas aspek yuridis, konsultasi juga menjadi sarana penyelarasan target pembentukan regulasi daerah agar keenam Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Kampar dapat direncanakan secara lebih terarah. Masukan yang diberikan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan usulan sebelum memasuki tahapan pembentukan peraturan daerah selanjutnya.
Melalui fasilitasi ini, Kanwil Kemenkum Riau menekankan pentingnya perencanaan regulasi yang tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan hukum dan permasalahan masyarakat. Penyusunan Propemperda yang berkualitas diharapkan dapat mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kampar.
Di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, Kanwil Kemenkum Riau terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan regulasi yang harmonis, berkualitas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (rls)
