SULUHRIAU, Pekanbaru – Persoalan pembagian hasil kekayaan alam dan kesempatan kerja bagi putra daerah kembali menjadi sorotan di Provinsi Riau.
Melalui aksi bertajuk Riau Menggugat, sejumlah organisasi masyarakat dan paguyuban menyuarakan lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning, termasuk Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi serta kelapa sawit. Mereka juga mempersoalkan pengelolaan lahan yang diklaim berasal dari tanah ulayat masyarakat adat, kewajiban kebun plasma, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Namun, aksi yang digelar di hadapan pihak PHR itu belum menghasilkan dialog langsung dengan jajaran pimpinan perusahaan. Tidak satu pun petinggi PHR menemui massa.
Meski demikian, para peserta aksi tetap menyampaikan dokumen tuntutan melalui pihak kepolisian agar aspirasi tersebut diteruskan kepada manajemen PHR.
Lima tuntutan itu dibacakan Ketua Umum Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, Datuk Panglimo Pusako M Taufik Tambusai. Ia didampingi Panglima Pucuk Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau, Datuk Ismail Amir, serta perwakilan sejumlah organisasi dan paguyuban.
Dalam pernyataan sikapnya, Taufik menegaskan bahwa masyarakat Riau menginginkan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam yang dinilai lebih adil dan memberikan manfaat nyata bagi daerah penghasil.
Tuntutan pertama, mereka mendesak pemerintah pusat mengembalikan 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor minyak dan gas bumi kepada masyarakat Riau.
Kedua, massa meminta kebijakan serupa diterapkan terhadap sektor perkebunan kelapa sawit. Mereka menuntut agar 70 persen DBH dari hasil perkebunan sawit di Riau dikembalikan untuk kepentingan masyarakat daerah.
Tuntutan ketiga menyangkut persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan perkebunan yang diklaim sebagai tanah ulayat masyarakat adat.
Massa meminta pemerintah pusat mengembalikan status hak kepemilikan lahan kepada masyarakat adat atas sejumlah areal perkebunan yang sebelumnya menjadi objek penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), kemudian pengelolaannya dialihkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.
Menurut mereka, asal-usul lahan yang berkaitan dengan tanah ulayat harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan berikutnya.
Selanjutnya, tuntutan keempat ditujukan kepada perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan perusahaan pemegang perizinan hutan tanaman industri (HTI).
Mereka mendesak seluruh perusahaan tersebut memenuhi kewajiban penyediaan 20 persen lahan untuk kebun plasma bagi masyarakat sekitar, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara tuntutan kelima berkaitan dengan kesempatan kerja bagi putra daerah. Massa meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Riau mematuhi peraturan daerah yang mewajibkan penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 60 persen.
Bagi Riau Menggugat, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut angka pembagian hasil maupun persentase perekrutan pekerja. Lebih jauh, mereka menginginkan agar keberadaan industri ekstraktif dan perkebunan berskala besar benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah tempat perusahaan beroperasi.
"Tuntutan rakyat Riau ini menjadi agenda berkelanjutan perjuangan kami sampai berhasil sebagaimana layaknya," ujar Taufik menutup pembacaan pernyataan sikap.
Isyarat Aksi Lanjutan
Sikap lebih keras disampaikan Panglima Pucuk LLMB Riau, Datuk Ismail Amir. Ia menyebut penyampaian aspirasi tersebut merupakan langkah awal dari rangkaian perjuangan yang akan terus dilakukan apabila pemerintah pusat dan pihak terkait tidak memberikan respons terhadap tuntutan masyarakat.
Menurut Ismail, aksi kali ini memang masih sebatas penyampaian simbolis. Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan mengambil langkah lebih besar, termasuk mengarahkan aksi kepada sejumlah perusahaan perkebunan yang dinilai belum memenuhi kewajibannya.
"Kami yakin ini tak ada apa-apanya. Namun, kami tidak tinggal diam. Ini sebagai simbolis saja, langkah awal. Langkah selanjutnya tetap akan kami lakukan apabila tidak ada tindakan dari pemerintah pusat," tegas Ismail.
Ia bahkan mengisyaratkan kemungkinan penutupan sejumlah perusahaan apabila tuntutan tersebut terus diabaikan.
Ismail menilai masyarakat Riau selama ini telah berupaya menyampaikan aspirasi melalui jalur komunikasi dan perundingan. Namun, menurutnya, pendekatan tersebut belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.
Ia berharap pemerintah tidak menunggu munculnya gejolak sosial yang lebih besar sebelum memberikan perhatian terhadap persoalan yang disuarakan masyarakat.
"Kami masih berjuang dalam koridor yang benar. Jangan sampai masyarakat merasa harus bertindak sendiri karena tuntutannya tidak dipedulikan. Inilah perjuangan kita," katanya.
Persoalan Tenaga Kerja PHR Ikut Disorot
Selain lima tuntutan utama, Ismail juga menyinggung persoalan penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan PHR.
Ia menyatakan pihaknya akan mencermati kebijakan ketenagakerjaan perusahaan, terutama terkait pengisian posisi yang ditinggalkan pekerja yang memasuki masa pensiun.
Menurut Ismail, kesempatan tersebut semestinya dapat menjadi ruang bagi putra daerah untuk memperoleh pekerjaan dan mengambil peran dalam operasional perusahaan.
Ia meminta agar posisi yang ditinggalkan pekerja pensiun dapat diprioritaskan untuk diisi tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Bahkan, Ismail mengancam akan menggelar pemeriksaan terhadap identitas pekerja apabila persoalan perekrutan putra daerah tidak mendapat perhatian.
"Kalau tidak ada perekrutan untuk menggantikan tenaga kerja yang pensiun dengan putra daerah, kami akan melakukan sweeping terhadap mereka, termasuk memeriksa KTP-nya," pungkasnya.
Aksi Riau Menggugat tersebut kembali memperlihatkan besarnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan alam, hak masyarakat adat, dan kesempatan kerja di daerah.
Kini, tuntutan yang telah disampaikan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan perusahaan terkait. Masyarakat Riau menunggu apakah aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret atau justru berkembang menjadi gelombang aksi berikutnya. (src)
