Minggu, 15 November 2026 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka | Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi | PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar | MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember | Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau | Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
 
 
☰ Sosial Budaya
Kabar Baik!, Pemerintah Putuskan PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi Diangkat Penuh Waktu Mulai 2027
Jumat, 06 November 2026 - 15:02:13 WIB

SULUHRIAU- Kabar perubahan status kepegawaian datang dari pemerintah. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dari berbagai bidang profesi dipastikan akan ditingkatkan statusnya menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.


Kebijakan tersebut mencakup tenaga pendidik, dosen, tenaga dan pelaksana lainnya.


Keputusan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).


Prasetyo mengatakan, pemerintah telah melakukan sejumlah perhitungan sebelum menetapkan kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu tersebut.


"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi," kata Prasetyo.


Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menyasar satu kelompok pekerjaan. Pemerintah ingin memberikan peningkatan status secara lintas profesi kepada pegawai yang selama ini menjalankan berbagai pelayanan publik.


Guru, Nakes hingga Petugas Damkar Masuk Kebijakan


Prasetyo menjelaskan, sejumlah profesi yang masuk dalam kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam pelayanan kepada masyarakat.


Di sektor pendidikan, peningkatan status mencakup dosen dan tenaga pendidik. Sementara di bidang kesehatan, kebijakan tersebut menyasar tenaga kesehatan atau tenaga medis.


Petugas pemadam kebakaran juga termasuk dalam kelompok yang akan memperoleh peningkatan status kepegawaian.


Prasetyo menilai, tugas petugas damkar saat ini semakin luas. Mereka tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga kerap membantu masyarakat menghadapi berbagai keadaan darurat.


"Ini termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai damkar, sebagaimana kita ketahui damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat," ujarnya.


Selain itu, pegawai Satpol PP serta tenaga teknis dan tenaga pelaksana lainnya juga masuk dalam cakupan kebijakan tersebut.


"Dari Satpol PP, kemudian nakes atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelaksana lain. Itu secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu," sambungnya.


Peningkatan status ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menata kebutuhan dan status kepegawaian aparatur sipil negara (ASN).


PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027


Tak hanya memberikan kepastian peningkatan status bagi PPPK paruh waktu, pemerintah juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).


Kesempatan tersebut diberikan kepada pegawai yang ingin beralih status menjadi PNS melalui jalur seleksi yang berlaku.


Prasetyo menyebut, seleksi CPNS direncanakan kembali dimulai pada 2027.


"Yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027," jelasnya.


Dengan kebijakan ini, PPPK penuh waktu memiliki peluang mengikuti proses seleksi untuk menjadi PNS. Namun, kesempatan tersebut tetap melalui mekanisme tes CPNS, bukan pengangkatan otomatis.


Berlaku Bertahap Mulai 1 Januari 2027


Pemerintah memastikan kebijakan terkait peningkatan status PPPK paruh waktu dan kesempatan mengikuti seleksi CPNS tersebut mulai diberlakukan secara bertahap pada awal 2027.


Prasetyo menegaskan, pemerintah bersama DPR juga berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun konflik agraria.


"Keputusan ini akan berlaku semua secara bertahap mulai 1 Januari 2027," tegasnya.


Kebijakan tersebut menjadi perkembangan penting bagi para PPPK paruh waktu lintas profesi yang selama ini menantikan peningkatan status kepegawaian.


Meski demikian, pelaksanaannya secara bertahap tentu membutuhkan kesiapan administrasi dan pengaturan lebih lanjut agar proses peningkatan status dapat berjalan sesuai ketentuan.


Bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas damkar, Satpol PP, serta tenaga teknis lainnya, keputusan ini menjadi harapan baru terkait kepastian status dalam menjalankan tugas pelayanan publik. (src)


 




 
Berita Lainnya :
  • Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
  • Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
  • PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
  • MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
  • Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Diduga Microsleep Saat Hujan Deras, Datsun Go Tabrak Truk di Tol Permai, Tiga Orang Terluka
    02 Di Hadapan Tokoh Muhammadiyah, Prabowo Beri Tiga Pujian Terbuka pada Kapolri Jenderal Suyudi
    03 PORSADINAS VII Jadi Panggung Santri unjuk Kemampuan, Bupati Beri Dukungan Enam Peserta Kampar
    04 MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran 2 Desember
    05 Jadi Korban Penyerangan saat Penertiban, 2 Personel Satpol PP Pekanbaru Dapat Perhatian Pemprov Riau
    06 Motor Korban Dicuri di Teras, Pelaku Ditangkap Polsek XIII Koto Kampar Setelah Sebulan Buron
    07 Transaksi di Kebun Sawit, Dua Pengedar Sabu di Tapung Ditangkap dengan 13,53 Gram Barang Bukti
    08 KUA Sail Berikan Pembinaan ke 1.302 Siswa SMPN 13 Pekanbaru, Tekankan Iman dan Pergaulan Sehat
    09 Prof Yuddy Chrisnandi: Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
    10 Perkuat Sinergi Pengawasan, Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris pada Aparat Penegak Hukum
    11 Tingkatkan Akurasi Data, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Fidusia Rebuild
    12 Protokol Dorong Tertib Administrasi & Kepatuhan, MPD Siak Perkuat Pengawasan dan Pembinaan
    13 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang Perkuat Kapasitas Pengelolaan KI di Daerah
    14 2 Tersangka Narkoba Sembunyi di Kandang Ayam, 1,2 Kg Ganja dan Sabu Diamankan di Koto Kampar Hulu
    15 Dari Mushalla Al-Khairat MTsN 2 Pelalawan Mengalun Doa untuk Keselamatan Bangsa
    16 Motor dan Mobil Curanmor Dikembalikan Polres Kampar ke Pemilik di Polda Riau
    17 Upaya Kampar Perangi Penyakit Kaki Gajah Berbuah Penghargaan dari Kementerian Kesehatan
    18 RDP dengan Kapolri, Komisi III DPR Dorong Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga Dugaan Makar
    19 Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri, MPR Punya Waktu 60 Hari Siapkan Langkah Konstitusional
    20 Sembunyi di Kebun Plasma, Dua Pengedar Narkoba di Tapung Diringkus Polisi, 13,53 Gram Sabu
    21 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu Perkuat Kualitas Regulasi Daerah
    22 Sinergi Kanwil Kemenkum dan PT Riau, Integrasikan SI BAPAK dan Tuanku Online
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat