Jumat, 20 November 2026 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS | Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja | Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai | Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab | Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta | Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
 
 
☰ Hukrim
Awalnya Divonis 2 Tahun
Pengadilan Tinggi Riau Perberat Hukuman Gubri Nonaktif Abdul Wahid Jadi 4 Tahun
Senin, 05 Oktober 2026 - 15:43:51 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru - Upaya hukum Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi membuahkan hasil.


Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Riau mengabulkan permohonan banding perkara Abdul Wahid dan memperberat hukuman Gubernur Riau nonaktif itu menjadi 4 tahun penjara.


Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang diketuai Abdul Azis dalam persidangan yang digelar secara daring, Senin (5/10/2026).


Majelis hakim menyatakan Abdul Wahid terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.


"Menjatuhkan pidana terhadap Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 4 tahun, "ujar hakim saat membacakan amar putusan.


Selain pidana penjara, Abdul Wahid dijatuhi denda Rp200 juta. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.


Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar.


Uang pengganti tersebut wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayarkan, harta benda Abdul Wahid akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.


Apabila hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi, Abdul Wahid dijatuhi pidana penjara tambahan selama 1 tahun 6 bulan, kata hakim.


Majelis hakim juga memerintahkan Abdul Wahid tetap berada dalam tahanan."Memerintahkan terdakwa tetap ditahan, "ucap hakim.


Setelah amar putusan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa dan JPU untuk menentukan sikap.


Keduanya memiliki waktu 14 hari untuk menerima putusan, menyatakan pikir-pikir atau mengajukan kasasi.


Penasihat hukum Abdul Wahid maupun JPU KPK memilih pikir-pikir atas putusan tersebut.


Pikir-pikir, Yang Mulia, ujar tim penasihat hukum Abdul Wahid.


Putusan tingkat banding ini memperberat hukuman Abdul Wahid dibandingkan vonis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.


Pada tingkat pertama, Abdul Wahid divonis 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,45 miliar.


Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama pada Kamis 30 Juli 2026 lalu. (src)


 




 
Berita Lainnya :
  • Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
  • Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
  • Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
  • Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
  • Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Anggota DPRD Pekanbaru Abu Bakar Sosialisasikan Perda Kesejahteraan Sosial, Warga Curhat soal BPJS
    02 Job Fair 2026 Polsek Tapung Hilir, Perusahaan dan Masyarakat Buka Lapangan Kerja
    03 Notaris Tidak Aktif Jadi Sorotan, Kemenkum Riau Perkuat Pengawasan di Dumai
    04 Kopi Robusta Talang Mamak Menuju Indikasi Geografis, Kemenkum Riau Bantu Atasi Kendala Uji Lab
    05 Polda Riau Sita 9 Kg Sabu dari Rupat di Kampar, Kurir Dijanjikan Upah Rp90 Juta
    06 Lindungi Kopi Liberika Rangsang, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan IG di Meranti
    07 Setelah 18 Tahun Tertahan, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset
    08 Gandeng PUPR, Kemenkum Riau Perluas Edukasi PT Perorangan untuk Pelaku Usaha
    09 16 Juta Hidup dari Sawit, GAPKI Tekankan Kontribusi dan Sustainability
    10 CSS XXIV di Banda Aceh, Wabup Kampar Tegaskan Komitmen Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
    11 RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga
    12 Hadiri Grand Launching di Dieng, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Indikasi Geografis Topang Pariwisata
    13 Perkuat Layanan PAUD dan RSUD, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuansing
    14 Perkuat Kualitas Guru Agama, AGPAII Pelalawan Gelar Pelatihan Tuntas Baca Al-Qur’an
    15 Kurikulum Cinta dan Anti Narkoba Diluncurkan Kakan Kemenang Pelalawan, MTsN 1 Jadi Percontohan
    16 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap!
    17 Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
    18 Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM
    19 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    20 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    21 Polres Kampar Bongkar Dugaan TPPO di Bangkinang, Perempuan 49 Tahun Diamankan
    22 Aplikasi PPNS Diperbarui, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Nasional Perkuat Layanan
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat