Kamis, 19 November 2026 16 Juta Hidup dari Sawit, GAPKI Tekankan Kontribusi dan Sustainability | CSS XXIV di Banda Aceh, Wabup Kampar Tegaskan Komitmen Sanitasi Aman dan Berkelanjutan | RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga | Hadiri Grand Launching di Dieng, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Indikasi Geografis Topang Pariwisata | Perkuat Layanan PAUD dan RSUD, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuansing | Perkuat Kualitas Guru Agama, AGPAII Pelalawan Gelar Pelatihan Tuntas Baca Al-Qur’an
 
 
☰ Sosial Budaya
Ketika Bupati Siak Afni Jawab 3 Pertanyaan Presiden Solusi Karhutla, Ini Katanya
Minggu, 04 Oktober 2026 - 20:16:49 WIB

SULUHRIAU, Siak - Bupati Siak Afni Zulkifli berinisiatif menjawab tiga pertanyaan Presiden Prabowo Subianto terkait upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)


Jawaban itu ditunjukkan pada sejumlah langkah berbasis kerja lapangan, mulai dari memperkuat pencegahan di tingkat kampung, memperbanyak alat pemantau tinggi muka air tanah di kawasan gambut, hingga perlunya ahli water management di tiap kecamatan rawan gambut.


Mantan Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki pengalaman panjang berhadapan dengan persoalan Karhutla itu menyebutkan bahwa dirinya dan warga Riau sebagai korban bencana asap yang telah berlangsung selama puluhan tahun.


Anak saya juga korban Karhutla, terkena asma akut dampak asap secara berulang. Ini adalah bencana akibat perbuatan manusia dan seharusnya bisa dicegah, ungkap Afni, Sabtu (3/10/2026).


Afni menyebutkan bahwa pertanyaan Presiden kepada para pakar saat dikumpulkan di Istana Negara sebelumnya menjadi perhatian baginya.


Dengan latar belakang riset disertasi S3 dan kajian yang selama ini dilakukannya mengenai Karhutla, ia mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pengalaman kerja di lapangan.


Pertanyaan pertama, bisakah kawasan hutan dibebaskan dari Karhutla. Menurut Afni, jawabannya bisa, tetapi persoalan di bagian hulu harus terlebih dahulu diselesaikan.


Salah satunya adalah persoalan kawasan hutan produksi yang masih banyak bersinggungan dengan lahan garapan masyarakat.


Afni menilai kebijakan penanganan Karhutla tidak cukup hanya dibuat di tingkat elite atau pemerintah pusat. Kebijakan tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja kolaboratif hingga tingkat kampung dan desa.


Jangan selesai hanya dengan kebijakan di ranah elite. Kebijakan itu harus lahir sampai ke tingkat kampung. Kami rakyat Siak ingin langit biru, dan itu sangat bisa diwujudkan jika masalah hulunya diselesaikan, ujarnya.


Seluruh perusahaan yang berada di wilayah gambut pastikan segera temu gelang. Yang paling sulit menjaga gambut pada lahan masyarakat, karena itu jika di lahan berkonflik lebih baik segera diselesaikan melalui TORA ataupun Perhutanan Sosial, sambungnya.


Pertanyaan kedua, bisakah gambut di kawasan hutan tidak terbakar. Afni menjawab bisa, dengan syarat kondisi gambut harus dipastikan tetap basah.


Salah satu caranya adalah memperbanyak alat pemantau tinggi muka air tanah. Menurutnya, alat tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi gambut secara berkala sehingga potensi kekeringan dapat diketahui lebih awal.


Afni menjelaskan, satu alat pemantau TMA memiliki radius pemantauan sekitar 25 kilometer. Dengan luas kawasan hutan Siak yang disebutnya sekitar 400 ribu hektare, dibutuhkan sekitar 167 hingga 169 titik pemantauan untuk mendapatkan pemantauan yang lebih merata.


Pemantauan tersebut, sambung Afni, bahkan dapat dilakukan secara digital. Ketika tinggi muka air tanah berada di bawah ambang aman, sistem dapat memberikan peringatan sehingga pemerintah dapat segera mengambil tindakan, termasuk meminta penghulu kampung melakukan penyekatan kanal.


Kalau warna merah ada di Dayun, saya sebagai bupati bisa langsung telepon penghulu. Wilayah bapak sudah warna merah, tolong segera sekat kanalnya supaya air tidak pergi ke mana-mana, jelas Afni.


Bupati perempuan pertama di Siak itu juga menunjukkan alternatif alat pemantau TMA yang lebih murah dan dapat dibuat masyarakat. Perangkat sederhana dapat dibuat menggunakan pipa paralon dan botol air mineral sebagai bandul dengan biaya sekitar Rp600 ribu.


Manual tidak masalah. Tinggal kita tugaskan untuk dipantau secara rutin, terutama pada musim-musim kemarau, ujarnya.


Afni menegaskan, pencegahan Karhutla di lahan gambut tidak bisa hanya mengandalkan regulasi, imbauan, atau pengerahan pasukan ketika kebakaran sudah terjadi.


Kalau pemadaman, mau berapa pun pasukannya dan apa pun alatnya, kalau gambut sudah terbakar, sudah berat. Lebih murah mencegah dengan cara memastikan gambut tetap basah, ungkap Afni.


Karenanya Afni meminta pemerintah pusat melihat pengelolaan gambut berdasarkan kesatuan hidrologis gambut, bukan semata berdasarkan jumlah hotspot.


Sebab, dukungan dan program pemerintah pusat harus memperhitungkan karakteristik satu kesatuan hidrologis karena pengelolaan gambut harus dilakukan sejak musim hujan, bukan baru ketika musim kemarau.


Afni juga mengingatkan agar persoalan Karhutla tidak semata-mata diarahkan kepada perusahaan. Menurutnya, pencabutan izin secara serampangan juga berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila kawasan tersebut kemudian masuk dalam klaim atau penguasaan masyarakat.


Jangan sedikit-sedikit perusahaan. Mencabut izin perusahaan juga tidak boleh serampangan. Pagi dicabut izinnya, siang pasti sudah masuk klaim-klaim masyarakat. Itu bahaya, malah akan membuat Karhutla semakin menyala-nyala tanpa ada penanggung jawab wilayahnya, ujar Afni.


Selanjutnya terkait rencana Presiden membangun sumur di lokasi Karhutla, konsep tersebut menurutnya perlu dikaji kembali agar anggaran benar-benar efektif.


Menurut Afni pada sejumlah lokasi gambut, air sebenarnya relatif mudah ditemukan dengan menggali tanah. Karena itu, pembangunan sumur permanen di setiap titik rawan belum tentu menjadi solusi paling efektif.


Tidak perlu buat sumur permanen, karena solusi air di lahan gambut terbakar ada di bawahnya. Setiap wilayah gambut pasti ada airnya. Kalau buat sumur belum tentu di situ terjadi kebakaran berulang, kasihan anggarannya nanti sia-sia, katanya.


Sebagai alternatif, Afni mengusulkan agar setiap kecamatan memiliki ahli water management atau pengelolaan tata air gambut. Tenaga tersebut dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat sebelum melakukan pembukaan lahan gambut.


Kalau perlu ada satu ahli water management di satu kecamatan. Siapa pun yang mau buka lahan di lahan gambut harus mendapat rekomendasi ahli water management, ucap Afni.


Afni juga mengatakan kondisi ekologis Riau telah berubah akibat perkembangan perkebunan, permukiman dan penggunaan lahan lainnya. Karena itu, tata kelola air juga harus menyesuaikan dengan kondisi ekologis yang ada saat ini.


Harapan Afni, gagasan tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam memperkuat pencegahan Karhutla.


Mencegah lebih murah dan lebih baik daripada memadamkan, ujarnya.


Afni menegaskan, masyarakat Siak menginginkan langit biru. Menurutnya, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat bekerja bersama hingga tingkat paling bawah.


"Semoga saja dapat disimak oleh pihak Istana, "harap Afni. (mcr, src)


 




 
Berita Lainnya :
  • 16 Juta Hidup dari Sawit, GAPKI Tekankan Kontribusi dan Sustainability
  • CSS XXIV di Banda Aceh, Wabup Kampar Tegaskan Komitmen Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
  • RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga
  • Hadiri Grand Launching di Dieng, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Indikasi Geografis Topang Pariwisata
  • Perkuat Layanan PAUD dan RSUD, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuansing
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 16 Juta Hidup dari Sawit, GAPKI Tekankan Kontribusi dan Sustainability
    02 CSS XXIV di Banda Aceh, Wabup Kampar Tegaskan Komitmen Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
    03 RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksik Rp3,004 T, Agung Nugroho Siapkan Fokus Belanja untuk Warga
    04 Hadiri Grand Launching di Dieng, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Indikasi Geografis Topang Pariwisata
    05 Perkuat Layanan PAUD dan RSUD, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuansing
    06 Perkuat Kualitas Guru Agama, AGPAII Pelalawan Gelar Pelatihan Tuntas Baca Al-Qur’an
    07 Kurikulum Cinta dan Anti Narkoba Diluncurkan Kakan Kemenang Pelalawan, MTsN 1 Jadi Percontohan
    08 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap!
    09 Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
    10 Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM
    11 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    12 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    13 Polres Kampar Bongkar Dugaan TPPO di Bangkinang, Perempuan 49 Tahun Diamankan
    14 Aplikasi PPNS Diperbarui, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Nasional Perkuat Layanan
    15 Perkuat Kualitas Produk Hukum Daerah, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 10 Ranperbup Rohul
    16 Siapkan Kajian Akademis 250 Halaman, Syekh Abdul Wahab Rokan Diusul Jadi Pahlawan Nasional
    17 Kanwil Kemenkum Riau Harminisasikan Tujuh Regulasi Kampar, Dua Dikembalikan
    18 Pasca Petugas Satpol PP Diserang, Wako Agung Cek Pasar Tumpah Ahmad Yani: Pedagang Tutup Pukul 08.00 Wib
    19 Jam Komandan Perdana, Dandim 0324/Rohul Tekankan Kehormatan Satuan dan Solusi untuk Rakyat
    20 APBD Riau 2027 Disetujui Rp10 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Jangan Abaikan Saran
    21 Kanwil Kemenkum Riau Dorong APBDes Topang Operasional Posbankum di Rohul
    22 Kanwil Kemenkum Riau Gelar Webinar GI Tourism, Angkat Produk Unggulan Jadi Magnet Wisata Dunia
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat