SULUHRIAU, Pekanbaru — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum bagi Penerima Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bantuan hukum, khususnya dalam memastikan Penerima Bantuan Hukum memperoleh layanan yang berkualitas dari Pemberi Bantuan Hukum (PBH).
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Hanjani yang memberikan penjelasan mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas I Pekanbaru.
Dalam penyampaiannya, ditekankan pentingnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas dan efektivitas pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat.
Selanjutnya, Panwasda melakukan wawancara terhadap 15 orang WBP yang menjadi Penerima Bantuan Hukum.
Para penerima bantuan hukum tersebut mendapatkan pendampingan dari sejumlah Pemberi Bantuan Hukum, yaitu Pusat Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), LBH Tuah Negeri Nusantara, serta Yayasan Harapan Riau Sejahtera.
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan pendampingan dan layanan bantuan hukum yang diterima oleh WBP. Hasil wawancara kemudian diinput ke dalam aplikasi SID Bankum sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi.
Informasi dari Penerima Bantuan Hukum menjadi salah satu instrumen dalam menilai kinerja Pemberi Bantuan Hukum, terutama berkaitan dengan kualitas pendampingan dan layanan yang diberikan selama proses penanganan perkara.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Kanwil Kemenkum Riau memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan layanan bantuan hukum di lapangan sekaligus dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudy Hendra Pakpahan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan hukum terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan bantuan hukum di wilayah Riau. (rls)
