SULUHRIAU, Pekanbaru– Antrean panjang truk dan kendaraan logistik di SPBU masih terlihat hampir setiap hari di Riau. Solar subsidi yang seharusnya mudah didapat, justru langka.

Persoalan itu memicu langkah tegas di DPRD Riau. Rabu (23/9/2026), Komisi IV DPRD Riau menggelar rapat koordinasi dengan banyak pihak.

Hasilnya, muncul desakan membentuk Satuan Tugas khusus untuk mengusut kebocoran distribusi solar subsidi.

Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, Ketua Komisi IV Ma'mun Solikhin, serta perwakilan GMKR, GEMA, LMB, Hiswana Migas Riau, hingga unsur TNI dan Kepolisian.

Desakan pembentukan Satgas bukan tanpa alasan. Dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan solar subsidi dinilai sudah mengganggu aktivitas harian masyarakat. Penegakan hukum dianggap lebih mendesak ketimbang sekadar menambah kuota.

Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan memastikan usulan ini akan segera ditindaklanjuti.

Secepat mungkin akan disurati Pak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan dinas terkait untuk pembentukan itu. Tentu nanti melibatkan diskusi dengan Forkopimda dan instansi terkait, kata Parisman usai rapat.

Senada, Ketua Komisi IV Ma'mun Solikhin berharap Satgas bisa terbentuk dalam waktu singkat. Menurutnya, kelangkaan solar sudah terlalu lama berlarut dan belum terurai.

Kalau kita berharap memang semakin cepat semakin bagus, karena kelangkaan ini kita rasakan sehari-hari, ujar Ma'mun.

Ia menegaskan masalah ini tidak bisa diselesaikan jika instansi berjalan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi dari hulu sampai hilir. Dari pengiriman, pengawasan SPBU, sampai pemakaian di lapangan.

Ada beberapa kejanggalan yang disorot DPRD. Pertama soal disparitas harga yang jomplang antara solar subsidi dengan BBM nonsubsidi seperti Dexlite. Kondisi ini memicu pergeseran dan godaan penyalahgunaan.

Kedua soal sistem barcode. DPRD mempertanyakan mengapa mobil-mobil mewah seperti Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner masih bisa lolos menggunakan barcode solar subsidi.

Yang kita heran mengapa mobil-mobil bagus lolos di barcode-nya juga, ucap Ma'mun.

Ketiga, indikasi pemakaian solar subsidi oleh industri besar. DPRD mendapat laporan di lapangan, solar subsidi dipakai untuk alat berat, mesin pabrik, hingga modus pelangsiran memakai kendaraan yang dimodifikasi.

Isu itu bahkan menyeret dugaan adanya oknum yang membekingi.

Berita-berita dari bawah ini bahwa ini dibacking aparat dan sebagainya. Makanya kita undang tadi dari Polda sampai TNI, semua matra kita undang, tutur Ma'mun.

Soal wacana penambahan kuota, DPRD Riau tegas menolak sebelum audit dilakukan. Tambah kuota dianggap percuma jika kebocoran belum ditutup.

Teman-teman yang lain, ini tidak perlu, karena sudah cukup sebenarnya. Cuma ada penyelewengan itu, ungkapnya.

Jika titik penyelewengan ditemukan dan ditertibkan, kuota yang ada diyakini sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat.

Kalau ketemu penyelewengannya kemudian ternyata kuotanya tidak perlu ditambah pun bisa teratasi, nah itu kan lebih bagus, lanjutnya.

Pengawasan SPBU juga jadi catatan. Kendala jaringan sistem digital dan CCTV yang tidak berfungsi di wilayah terpencil membuat kontrol lemah.

Namun Ma'mun mengingatkan, tanggung jawab tidak boleh berhenti di pintu SPBU. Pengawasan harus melebar hingga pemanfaatan di luar SPBU.

Kalau SPBU, ini tanggung jawabnya mulai dari titik nol. Setelah keluar ke mana-mana, dia tidak punya tanggung jawab, pungkasnya.

Melalui Satgas gabungan yang melibatkan provinsi, kabupaten kota, dan aparat penegak hukum, DPRD berharap peta kerawanan bisa dipetakan. Termasuk penindakan terhadap oknum yang mengambil hak masyarakat. (src)