SULUHRIAU, Pekanbaru– Di tengah derasnya informasi dan tantangan disrupsi digital, kepercayaan publik menjadi mata uang paling mahal bagi pemerintah. Kesadaran itu yang membawa Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar forum khusus bersama insan pers dan Dewan Pers.
Forum itu dikemas dalam Focus Group Discussion Kemitraan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Media. Digelar di Hotel Batiqa, Senin (14/0/2026), oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru.
Temanya "Kolaborasi Pemerintah dan Media dalam Membangun Kepercayaan Publik serta Memperkuat Citra Kota Pekanbaru".
Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru, Aznom Zaifani, membuka diskusi dengan penegasan. Hubungan pemko dan media tidak boleh berhenti di urusan rilis dan publikasi.
Menurutnya, kemitraan harus dibangun sehat, profesional, transparan dan beretika. Masing-masing pihak tetap saling menghormati independensi.
Pemko butuh media yang kredibel dan bertanggung jawab. Media juga butuh pemerintah yang terbuka, responsif, dan memberi ruang bagi kerja jurnalistik yang bebas.
Karena itu Dewan Pers dihadirkan. Lembaga ini dianggap punya peran kunci dalam menjaga kehidupan pers nasional agar tetap pada jalurnya.
Forum ini sengaja dirancang sebagai ruang dialog terbuka. Pemerintah, perusahaan pers, wartawan, dan Dewan Pers duduk bersama menyamakan persepsi dan mencari jalan tengah atas persoalan di lapangan.
Ada beberapa target yang ingin dicapai. Memperkuat kemitraan, membangun komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, serta meningkatkan pemahaman tentang profesionalisme dan etika jurnalistik.
Termasuk pemahaman soal pendataan dan standardisasi perusahaan pers. Hal yang selama ini sering jadi ganjalan bagi media lokal.
Forum juga menjadi wadah bagi perusahaan pers untuk bersuara. Menyampaikan kendala, masukan, hingga harapan soal keberlangsungan industri media di Pekanbaru.
Pemko berharap ujung dari semua ini adalah komunikasi publik yang informatif dan edukatif. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar pencitraan.
Dua narasumber dari Dewan Pers dihadirkan langsung. Yogi Hadi Smanto, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, dan Muhammad Bayan Jazuli, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etik Pers.
Materi yang dibahas cukup lengkap. Mulai dari profesionalisme perusahaan pers, proses verifikasi, etika jurnalistik, hubungan kemitraan pemerintah dan media, hingga tantangan media di era digital.
Diskusi juga menyoroti cara memperkuat komunikasi publik lewat media kredibel. Pemko sendiri ingin lebih terbuka dan cepat dalam memberikan informasi.
"Kami perlu membangun komunikasi yang lebih cepat dan responsif. Menerima kritik dan masukan yang konstruktif, "kata Aznom.
Bagi perusahaan pers, forum ini jadi momentum penting. Legalitas, tata kelola redaksi, manajemen media, kualitas berita, sampai strategi bertahan di tengah persaingan digital ikut dibahas.
Dengan fondasi kelembagaan yang kuat, perusahaan pers diharapkan tidak hanya mampu memberitakan, tapi juga mandiri secara bisnis.
Aznom menegaskan forum ini tidak boleh berhenti sebagai diskusi seremonial. Harus ada tindak lanjut nyata, baik komunikasi, koordinasi, maupun kolaborasi di lapangan.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pers yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk memperkuat kemitraan yang lebih sehat di Pekanbaru. (sr5)
