SULUHRIAU, Pekanbaru- Selasa (1/9/2026), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau memasuki babak penentuan. 

Tim Penilai Nasional dari KemenPAN-RB hadir langsung untuk melakukan Desk Evaluasi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, WBBM, tahun 2026. 

Acara dipusatkan di Ruang Serbaguna Ismail Saleh dan dimulai tepat pukul 09.00 WIB. Kehadiran tim nasional ini menjadi ujian akhir dari rangkaian panjang pembangunan Zona Integritas yang sudah berjalan di lingkungan Kemenkum Riau.

Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, menyambut kedatangan dua evaluator nasional, Savina Ariani dan Novi Kavita, di lobi utama. Turut mendampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono dan Kepala Divisi P3H Yeni Nel Ikhwan, bersama seluruh ketua dan anggota Tim ZI.

Langkah pertama bukan di ruang rapat. Rudy memimpin verifikasi lapangan. Tim diajak menyusuri alur pelayanan publik mulai dari lobi, loket Pelayanan Kekayaan Intelektual, hingga layanan Administrasi Hukum Umum. 

Peninjauan berlanjut ke Ruang Rapat Harmonisasi dan layanan JDIH. Tujuannya satu, memastikan informasi publik benar-benar mudah diakses dan transparan.

Suasana berubah lebih dinamis saat masuk sesi desk evaluation. Tim ZI membuka dengan yel-yel Zona Integritas yang menggema di ruangan. Semangat itu menjadi pembuka sebelum masuk ke materi inti.

Dalam paparannya, Rudy merinci capaian enam area perubahan. Mulai dari manajemen perubahan, penataan SDM, hingga penguatan akuntabilitas. Sorotan khusus diberikan pada inovasi layanan berbasis digital yang kini memangkas antrean dan waktu tunggu masyarakat.

Diskusi berjalan cair namun detail. Para evaluator menguji tiap Pokja ZI dengan pertanyaan teknis. Data dukung dan bukti fisik diminta, lalu dijawab langsung oleh tim. Tidak ada jeda panjang. Jawaban disampaikan dengan data, bukan janji.

Rudy menekankan bahwa proses ini lebih dari sekadar mengejar predikat.  
"Kami berterima kasih atas kehadiran dan masukan Tim Penilai Nasional KemenPAN-RB di Riau. 

WBBM memang target kami, tapi pembangunan Zona Integritas adalah komitmen moral yang harus jalan terus. Tugas kami adalah memastikan pelayanan hukum bersih, akuntabel, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Catatan dari tim nasional akan menjadi bahan perbaikan. Fokusnya pada kecepatan layanan, keterbukaan informasi, dan dampak nyata ke masyarakat pencari keadilan di Riau.

Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan aman. Optimisme terasa hingga akhir acara. Jajaran Kemenkum Riau kini menunggu hasil akhir evaluasi, dengan harapan besar bisa membawa pulang predikat WBBM 2026.

Bagi masyarakat, artinya sederhana. Layanan KI, AHU, dan produk hukum daerah diharapkan semakin cepat, mudah dijangkau, dan bebas dari praktik yang tidak perlu. (rls)