Rabu, 30 September 2026 Kanwil Kemenkum Riau Raih Nilai 100 pada Verifikasi Rencana Aksi Program KI Triwulan III 2026 | Dorong Penguatan SIKIDA, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi dengan Pusdatin Kemenkum | Fasilitasi Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Kemenkum Riau Perkuat Keselarasan Regulasi Meranti | Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Kanwil Kemenkum Riau Bahas Ranperda Kuantan Singingi | Bidik Pasar Malaysia, KADIN dan Bea Cukai Siapkan Skema Bersama untuk Ekspor UMKM Dumai | RT di Tapung Hulu Ditangkap Jual Sabu, 1,57 Gram Diamankan
 
 
☰ Sosial Budaya
Riau Masuk 10 Provinsi Prioritas Nasional Penanganan Karhutla, Luasan Capai 15.477 Hektare
Senin, 10 Agustus 2026 - 22:40:15 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Riau sebagai salah satu dari 10 provinsi prioritas penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional.


Penetapan itu disampaikan langsung Kepala BNPB RI Letnan Jenderal TNI Dr Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla, Senin (10/8/2026).


Data yang dirilis mencakup periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Dari data tersebut, Riau menempati posisi kedua dengan luasan terdampak paling besar.


"Disusul dengan Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Lampung dan Aceh. Terakhir di Kalimantan Tengah," kata Letnan Jenderal TNI Dr Suharyanto.


Secara rinci, luas Karhutla di Riau mencapai 15.477,95 hektare. Dari jumlah itu, 1.100,71 hektare terjadi di kawasan hutan, dan 14.377,24 hektare berada di area non hutan.


Posisi pertama ditempati Kalimantan Barat dengan total 28.680,47 hektare. Rinciannya 649,43 hektare di hutan dan 28.031,04 hektare di non hutan.


Berikutnya Nusa Tenggara Timur dengan 10.538,30 hektare, terdiri dari 36,40 hektare kawasan hutan dan 10.501,89 hektare non hutan. Maluku menyusul dengan 7.091,07 hektare, dengan 20,71 hektare di hutan dan 7.070,36 hektare di non hutan.


"Di Maluku, Karhutla terjadi 7.091,07 hektare dengan pembagian 20,71 hektare dalam kawasan hutan dan 7.070,36 hektare pada non hutan," katanya.


Posisi kelima Papua Selatan dengan 6.281,81 hektare, terdiri dari 122,27 hektare hutan dan 6.159,54 hektare non hutan.


Kemudian Nusa Tenggara Barat tercatat 5.759,19 hektare, dengan rincian 209,43 hektare hutan dan 5.549,76 hektare non hutan.


"Di Nusa Tenggara Barat, terdapat luasan Karhutla mencapai 5.759,19 hektare dengan pembagian 209,43 hektare pada kawasan hutan dan 5.549,76 hektare pada kawasan non hutan," ungkapnya.


Kepulauan Riau berada di urutan ketujuh dengan 5.709,27 hektare, yakni 63,27 hektare di hutan dan 5.646,00 hektare di non hutan. Lampung mencatat 3.489,42 hektare, dengan 19,82 hektare hutan dan 3.469,61 hektare non hutan.


"Sementara di Aceh, kawasan yang terdampak Karhutla mencapai 3.099,05 hektare dengan pembagian 508,18 hektare pada kawasan hutan dan 2.590,83 hektare pada kawasan non hutan," ungkapnya.


Terakhir Kalimantan Tengah dengan 3.069,52 hektare, terdiri dari 147,16 hektare hutan dan 2.922,36 hektare non hutan.


Dengan masuknya Riau dalam daftar prioritas, BNPB meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan dan mempercepat upaya pencegahan serta pemadaman Karhutla di lapangan. (src)


 




 
Berita Lainnya :
  • Kanwil Kemenkum Riau Raih Nilai 100 pada Verifikasi Rencana Aksi Program KI Triwulan III 2026
  • Dorong Penguatan SIKIDA, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi dengan Pusdatin Kemenkum
  • Fasilitasi Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Kemenkum Riau Perkuat Keselarasan Regulasi Meranti
  • Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Kanwil Kemenkum Riau Bahas Ranperda Kuantan Singingi
  • Bidik Pasar Malaysia, KADIN dan Bea Cukai Siapkan Skema Bersama untuk Ekspor UMKM Dumai
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Kanwil Kemenkum Riau Raih Nilai 100 pada Verifikasi Rencana Aksi Program KI Triwulan III 2026
    02 Dorong Penguatan SIKIDA, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi dengan Pusdatin Kemenkum
    03 Fasilitasi Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Kemenkum Riau Perkuat Keselarasan Regulasi Meranti
    04 Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Kanwil Kemenkum Riau Bahas Ranperda Kuantan Singingi
    05 Bidik Pasar Malaysia, KADIN dan Bea Cukai Siapkan Skema Bersama untuk Ekspor UMKM Dumai
    06 RT di Tapung Hulu Ditangkap Jual Sabu, 1,57 Gram Diamankan
    07 Perkuat Koordinasi Kelembagaan, KPU dan Kejati Riau Teken Perjanjian Kerja Sama
    08 Petakan Isu Hukum Berbasis Data, Kanwil Kemenkum Riau Libatkan Lintas Instansi
    09 Kanwil Kemenkum Riau Bahas Strategi Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum
    10 63 Pejabat Pemko Pekanbaru Berganti Posisi, Berikut Nama dan Jabatannya
    11 Titik Api Nihil di Riau, Kabut Asap Kiriman Selimuti Sejumlah Daerah
    12 Polsek Tapung Tangkap Warga Tanjung Sawit dan Sita 31,41 Gram Sabu
    13 Siti Hasmah Istri Mantan PM Mahathir Mohamad Wafat di Usia 100 Tahun, Malaysia Gelar Pemakaman Kenegaraan
    14 Kakanwil Kemenkum Riau Perkuat Kapasitas Pembentukan Regulasi Bersama Unri
    15 Perkuat Peran Posbankum, Kanwil Kemenkum Riau Beri Edukasi Hukum pada Masyarakat Tuah Negeri
    16 Aktifkan Posbankum Tuah Negeri, Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Paralegal Lewat SIBAPAK
    17 Diikuti 50 Kepala Sekolah, PWI Kepulauan Meranti Taja Pelatihan dan Seminar Jurnalistik
    18 8 Tahun Terbengkalai, Pemprov Riau akan Urus Jembatan Penghubungkan Pasar Rumbio-Pulau Payung
    19 Polsek Tambang Tangkap Pelaku Pemerkosaan Remaja, Dua Pelaku Lain Masih Buron
    20 Evaluasi Kebijakan Indikasi Geografis, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Diskusi Strategis Nasional
    21 Catat Jadwalnya, Pasar Murah Pemprov Riau Digelar di 6 Kelurahan Pekanbaru
    22 Isu West Papua Diungkit di Sidang PBB ke- 81, Ketua BKSAP DPR RI Kecam PM Solomon
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat