SULUHRIAU, Pekanbaru- Seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti Town Hall Meeting Ke-2 Kementerian Hukum RI secara virtual, Jumat, (31/7/2026).
Forum ini menjadi wadah komunikasi langsung antara pimpinan pusat dengan pegawai di daerah untuk menyamakan arah kebijakan dan memperkuat budaya kerja organisasi.
Kegiatan diikuti Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta seluruh pegawai. Rudy mendorong jajaran agar mengikuti forum dengan serius sebagai bagian dari penguatan komunikasi internal.
Town Hall Meeting dipimpin Menteri Hukum bersama Sekretaris Jenderal dan jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Forum ini membahas isu-isu strategis, menjawab aspirasi pegawai, serta menegaskan arah transformasi Kementerian Hukum agar lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam bidang komunikasi publik, Menteri Hukum meminta seluruh pegawai lebih proaktif menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Salah satu langkahnya adalah mengoptimalkan media sosial resmi dan membentuk cyber army.
Tim ini bertugas menyebarkan informasi resmi serta merespons isu strategis secara cepat, tepat, dan terukur.
Kemenkum RI juga mengumumkan sejumlah kebijakan pengembangan SDM. Di antaranya peningkatan sistem penghargaan bagi pegawai berprestasi, perluasan akses beasiswa dari S1 hingga S3 untuk berbagai disiplin ilmu, penyesuaian skema tugas belajar, penguatan jabatan fungsional, serta evaluasi kebutuhan formasi ASN dan PPPK.
Komitmen itu untuk membangun SDM yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi perubahan zaman.
Selain SDM, forum membahas penguatan tata kelola organisasi. Fokusnya pada optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara, pemanfaatan PNBP untuk kebutuhan satuan kerja, serta perluasan layanan hukum di daerah melalui Sentra Kekayaan Intelektual, Pos Bantuan Hukum, dan Paralegal.
Inovasi tata kelola berbasis sistem merit juga disorot. Salah satunya uji coba e-voting untuk pengisian jabatan manajerial di beberapa Kantor Wilayah.
Menteri Hukum juga menegaskan komitmen menciptakan lingkungan kerja inklusif bagi pegawai penyandang disabilitas, serta terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan termasuk tunjangan kinerja.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menyatakan seluruh arahan pusat akan ditindaklanjuti.
"Kami di Riau berkomitmen mendukung setiap kebijakan strategis Kemenkum. Tujuannya membangun organisasi yang profesional, kolaboratif, inovatif, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, responsif, dan berdampak bagi masyarakat," ujarnya. (src)
