SULUHRIAU, Pekanbaru– Guna meningkatkan mutu pelayanan publik sekaligus memperkuat perlindungan data digital, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti kegiatan Transfer Knowledge secara virtual, Selasa 14 Juli 2026.
Kegiatan bertajuk Complaint Handling System, Cyber Security, Penilaian Kinerja Organisasi, dan Pencegahan Maladministrasi ini diikuti dari Ruang Rapat Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum P3H Kanwil Riau melalui aplikasi Zoom Meeting.
Agenda nasional yang diinisiasi Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI ini dipusatkan secara luring di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan.
Hadir Langsung Kakanwil dan Pejabat Eselon III
Di ruang digital Kanwil Riau, hadir Kepala Kantor Wilayah Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Dean Satria beserta jajaran.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta. Rangkaian acara dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion dengan menghadirkan panelis dan pakar dari berbagai sektor.
*Belajar Sistem Pengaduan dari BCA dan Keamanan Siber dari BSSN*
Sesi pertama membahas praktik terbaik sistem pengelolaan pengaduan atau Complaints Handling System. Materi ini disampaikan langsung oleh pakar senior dari BCA. Pembahasan fokus pada transformasi pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Sesi kedua dan ketiga mengupas penguatan kompetensi digital. Arsitektur keamanan siber dibedah oleh narasumber dari Divisi TI BCA dan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Tujuannya memberikan strategi mitigasi terhadap kerentanan data pada sistem informasi pemerintah.
Memasuki sesi siang, pembekalan dilanjutkan dengan materi Penilaian Kinerja Organisasi oleh Kementerian PANRB. Dilanjutkan strategi Pencegahan Maladministrasi oleh Ombudsman RI. Tujuannya untuk memastikan hak masyarakat atas pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari maladministrasi terpenuhi.
Responsif dan Aman Jadi Kunci Pelayanan
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menegaskan pentingnya kegiatan ini.
"Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari kemudahan prosedur, tetapi juga dari seberapa responsif kita dalam mengelola aduan masyarakat serta seberapa aman instrumen digital pendukungnya dari ancaman kejahatan siber," tegas Rudy.
Ia berharap seluruh jajaran dapat menerapkan strategi penanganan keluhan dan sistem keamanan informasi yang didapat.
Menurutnya, ilmu dari kegiatan ini harus diimplementasikan secara nyata. Tujuannya agar sistem layanan kelembagaan di wilayah Riau berjalan optimal, aman, akuntabel, dan bebas dari potensi maladministrasi. (src, rls)
