SULUHRIAU, Jakarta – Usai mengikuti prosesi pembukaan pada pagi hari, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melanjutkan partisipasi aktifnya dalam agenda inti Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026, Kamis (2/7/2026). 

Forum evaluasi mendalam ini dilaksanakan secara tatap muka mulai pukul 11.00 WIB bertempat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta.

Agenda utama rapat koordinasi ini diisi dengan pemaparan komprehensif serta analisis evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum. 

Rangkaian pemaparan diawali oleh Sekretaris Jenderal, Nico Afinta yang membedah capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), realisasi program strategis, serta persentase penyerapan anggaran sepanjang Semester I Tahun 2026.

Selanjutnya, Inspektur Jenderal, Hendro Pandowo, memaparkan hasil pengawasan internal, mitigasi risiko organisasi, serta evaluasi temuan guna memperkuat akuntabilitas kinerja.

Sektor pelayanan publik digital turut menjadi sorotan melalui paparan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, mengenai capaian transformasi layanan hukum elektronik, disusul oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Hermansyah Siregar, yang mengulas penguatan kolaborasi lintas sektor dalam melindungi kreativitas daerah. 

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, menjabarkan progres program pembinaan hukum dan perluasan kesadaran hukum masyarakat di tingkat tapak.

Evaluasi teknis kedirektoratan juga disampaikan oleh Direktur yang mewakili Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, terkait progres pembentukan serta harmonisasi regulasi. 

Dari aspek analisis data dan aparatur, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, menyampaikan hasil kajian strategis pendukung rumusan kebijakan, ditutup oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, yang menguraikan cetak biru strategi peningkatan kualitas serta kompetensi SDM aparatur.

Melalui forum intensif ini, seluruh pimpinan sepakat melakukan pemetaan kendala administratif guna merumuskan langkah percepatan pelaksanaan program kerja menyambut Semester II Tahun 2026. 

Penekanan utama diletakkan pada pentingnya konsistensi antara perencanaan kerja dan realisasi di lapangan, optimalisasi daya serap anggaran, serta peningkatan mutu pelaporan kinerja yang akuntabel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyatakan kesiapan jajarannya dalam mengadopsi hasil evaluasi unit utama ke tingkat wilayah. 

Pemaparan dari seluruh unit eselon I ini memberikan arah kompas yang sangat jelas bagi kami di daerah. Hasil evaluasi realisasi anggaran serta poin mitigasi risiko akan langsung kami jadikan bahan rujukan utama untuk membenahi kinerja di Riau. 

"Saya berkomitmen penuh untuk memimpin langsung langkah-langkah strategis di Kantor Wilayah guna memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal, pelayanan digital AHU dan KI semakin responsif, serta seluruh target kinerja pada Semester II dapat kami tuntaskan secara konsisten dan akurat," tegas Rudy Hendra Pakpahan. (rls)