SULUHRIAU, Jakarta- Rangkaian kunjungan kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau di tingkat pusat terus berlanjut. 

Usai menyambangi Biro Perencanaan dan Biro BMN, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melakukan koordinasi strategis secara langsung dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Rabu (1/7/2026).

Pertemuan tatap muka yang berlangsung produktif ini bertempat di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta.

Pertemuan ini difokuskan sebagai langkah taktis dari daerah dalam rangka penyampaian draf usulan kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027. Koordinasi ini dinilai sangat krusial guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi institusi di tingkat wilayah, sekaligus demi menggenjot kualitas pelayanan publik serta efektivitas operasional perkantoran di Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memaparkan bahwa usulan sarpras yang diajukan mencakup pengadaan baru maupun agenda rehabilitasi berbagai fasilitas penunjang kerja. Seluruh item usulan telah dikaji secara mendalam dan disesuaikan dengan kondisi riil serta urgensi kebutuhan operasional di lapangan.

Guna menjamin akuntabilitas serta ketepatan perencanaan, dokumen usulan tersebut dipastikan telah matang dan dilengkapi berkas pendukung yang komprehensif. 

Mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga surat rekomendasi teknis resmi dari Dinas Pekerjaan Umum setempat serta data penunjang administrasi lainnya. Melalui kesiapan data ini, besar harapan agar usulan yang diajukan dapat menjadi bahan pertimbangan prioritas untuk memperoleh persetujuan dari pihak Sekretariat Jenderal demi menunjang lonjakan performa organisasi di masa mendatang.

Di sela-sela penyampaian paparan koordinasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan komitmen penyiapan sarpras yang akurat dari daerah. 

“Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk tahun 2027 ini dipersiapkan sejak awal dan dikoordinasikan langsung dengan Sekretaris Jenderal agar terjadi interkoneksi program yang kuat," ujar Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan.

Rudy memastikan bahwa setiap fasilitas yang diusulkan benar-benar berbasis data riil lapangan dan didukung dokumen teknis yang valid dari Dinas PU, sehingga akuntabel, tepat sasaran, serta mampu menjadi daya dukung utama bagi jajaran Kanwil Riau dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima bagi masyarakat.

Melalui koordinasi intensif ini, sinergi tata kelola antara Kantor Wilayah Riau dan Sekretariat Jenderal diharapkan semakin solid, khususnya dalam mewujudkan manajemen perencanaan anggaran serta pengelolaan sarana prasarana yang transparan, efektif, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik yang berdampak. Seluruh rangkaian agenda pertemuan ditutup dengan tertib dan lancar. (rls)