SULUHRIAU, Jakarta– Demi memastikan program kerja dan anggaran di daerah selaras dengan pusat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melakukan koordinasi strategis ke Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Rabu (1/7/2026).
Pertemuan berlangsung di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta.
Kakanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, hadir bersama jajaran pejabat dan tim fungsional ahli daerah. Turut serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Yeni Nel Ikhwan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Dean Satria, serta jajaran terkait.
Koordinasi intensif ini menyasar sinkronisasi perencanaan program kerja, pemantapan target kinerja, dan optimalisasi pelaksanaan serta penyerapan anggaran di lingkungan Kanwil Kemenkum Riau secara menyeluruh.
*Dorong Rehabilitasi Kantor dan Pelayanan Publik Lebih Nyaman*
Beberapa poin krusial menjadi fokus pembahasan. Pertama, Kanwil Riau mengusulkan belanja modal sarana dan prasarana kantor. Rinciannya meliputi rencana rehabilitasi rumah dinas, renovasi aula, dan penataan ruang lobi Kantor Wilayah.
Kakanwil menekankan dukungan perencanaan dan penganggaran yang tepat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas perkantoran serta menjamin kenyamanan pelayanan publik di wilayah.
Kedua, forum ini menjadi ajang evaluasi capaian kinerja Tahun 2026. Pertemuan membedah realisasi target, memetakan kendala teknis di lapangan, dan merumuskan langkah strategis untuk mendorong optimalisasi capaian kinerja organisasi.
Progres fisik dan keuangan proyek revitalisasi instalasi listrik di lingkungan Kantor Wilayah yang sedang berjalan juga dipaparkan.
Merespons paparan tersebut, Biro Perencanaan Setjen memberikan arahan agar seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, hingga sistem pelaporan kegiatan di Kanwil Kemenkum Riau berjalan selaras, konsisten, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.
Setiap Rupiah Anggaran Harus Akuntabel
Di sela koordinasi, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan pentingnya sinkronisasi ini.
"Koordinasi langsung dengan Biro Perencanaan ini sangat penting agar setiap draf rencana kerja dan belanja modal yang kami usulkan di Riau benar-benar sejalan dengan arah kebijakan penganggaran pusat. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran belanja modal, termasuk percepatan proyek revitalisasi listrik yang sedang berjalan, dikelola secara transparan dan akuntabel demi mendukung peningkatan performa pelayanan hukum kepada masyarakat," ujar Kakanwil. (rls, src)
