SULUHRIAU, Pekanbaru– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan bersama jajaran pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh pelaksana di lingkungan Kantor Wilayah mengikuti kegiatan Komunitas Belajar (Community of Practice) secara daring, Selasa (30/6/2026) di Aula Ismail Saleh Kantor Wilayah.

Jajaran Kanwil Kemenkum Riau menyimak dengan saksama jalannya kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum. 

Kegiatan ilmiah ini mengusung tema yang sangat krusial bagi aparatur negara, yakni “Pancasila sebagai Kompas Moral dan Etika Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Hukum”.

Acara yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB ini menghadirkan narasumber utama, yaitu Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. 

Forum ini dilaksanakan sebagai langkah implementasi pengembangan kompetensi pegawai melalui sistem pembelajaran terintegrasi, guna memastikan setiap aparatur sipil negara (ASN) memiliki landasan moral yang kokoh dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di bidang hukum.

Dalam pemaparannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai panduan etika dasar dalam setiap aspek perumusan kebijakan, penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur yang berintegritas. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program pemelajaran berkelanjutan ini. 

"Pancasila bukan sekadar hafalan, melainkan prinsip kerja nyata yang harus menjiwai setiap gerak gerik ASN Kemenkum Riau dalam melayani masyarakat. Melalui wadah Community of Practice ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi jajaran di daerah. Kami ingin memastikan bahwa pengembangan keahlian hukum yang dimiliki oleh pegawai berjalan beriringan dengan kompas moral yang bersih, jujur, dan akuntabel," ungkap Rudy Hendra Pakpahan.

Keikutsertaan aktif seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Riau dalam komunitas belajar ini diharapkan mampu memicu penguatan performa individu dan organisasi, sekaligus mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi Bumi Lancang Kuning. (rls)