SULUHRIAU, Pekanbaru– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung ke Provinsi Riau untuk mengklarifikasi pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dilakukan atas arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menugaskan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Mahendra Jaya bersama tim Inspektorat Khusus melakukan penelusuran dan klarifikasi di lapangan.
Kehadiran tim Kemendagri ini menjadi perhatian tersendiri, mengingat Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang tengah dijalankan pemerintah pusat di berbagai daerah.
“Pak Menteri Dalam Negeri memerintahkan saya bersama tim yang terdiri dari Tim Inspektur Khusus untuk turun ke lapangan melakukan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi,” kata Mahendra Jaya di Pekanbaru, Rabu (24/6/2026).
Tim yang diterjunkan terdiri dari unsur Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, hingga Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri.
Selama berada di Riau, tim melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Mereka antara lain Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Sekretaris Dinas Pendidikan.
“Kami sudah turun ke lapangan, kemudian melakukan klarifikasi langsung kepada Plt Gubernur, juga ada Sekda, kemudian Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, Sekdis Kelautan dan Perikanan, serta Sekdis Pendidikan,” ujarnya.
Dari hasil pendalaman yang dilakukan, Kemendagri menemukan sejumlah persoalan yang dinilai turut memengaruhi kondisi penerimaan daerah.
Namun demikian, Mahendra menegaskan temuan awal tersebut tidak menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis menjadi penyebab langsung terhadap kondisi PAD Provinsi Riau.
Menurutnya, terdapat beberapa faktor lain yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, salah satunya terkait target pembangunan kantin sekolah pada Tahun Anggaran 2026 yang dinilai belum berjalan optimal.
Temuan tersebut kini menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan Kemendagri guna memperoleh gambaran utuh terkait kondisi keuangan daerah serta implementasi berbagai program pemerintah di Provinsi Riau.
Hasil klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan daerah, program nasional, dan kondisi fiskal daerah, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Kemendagri menegaskan proses klarifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh informasi yang berkembang dapat dipahami secara proporsional berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.
Sementara itu, Plt Gubernur SF Hariyanto menyampaikan permohonan maaf atas kehebohan yang terjadi terkait informasi pengaruh program MBG terhadap pendapatan restribusi daerah.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau apabila terdapat informasi serta penyampaian data yang anomali sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Untuk itu, saya ingin meluruskan berita yang beredar agar tidak menjadi informasi yang tidak akurat di masyarakat,” paparnya.
Plt Gubri menerangkan, Pemerintah Provinsi Riau pada prinsipnya sangat berterima kasih dan mendukung program MBG.
Pasalnya, dengan adanya program MBG di Riau terdapat hal positif berupaya nilai efisiensi mencapai Rp45 miliar yang dapat dialihkan untuk program prioritas daerah lainnya.
“Untuk itu kita mendukung program MBG karena bersinergi dengan semangat efisiensi APBD. Hal itu terbukti dengan adanya program MBG, kita bisa menghemat anggaran sebesar Rp45 miliar per tahun untuk sekolah biaya makan minum sekolah berasrama (Boarding School)," kata Plt Gubri lagi.
Begitu juga saat disinggung mengenai penurunan angka retribusi dari kantin-kantin sekolah, Mantan Inspektur Investigasi Kementerian PUPR itu menegaskan tidak berpengaruh.
Sebab, angka keseluruhan retribusi jika dipresentasekam dengan PAD secara keseluruhan hanya berkisar 0,01 persen atau di bawah 1 persen.
“Serta kami akan mendukung pernyataan kepala BGN bahwa akan menghidupkan kembali kantin kantin yang ada di sekolah. Sebaliknya, Program Makan Bergizi Gratis justru memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar. Program ini menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, jasa distribusi, hingga sektor pendukung lainnya,” paparnya lagi.
Berdasarkan hasil penelusuran, ternyata terdapat salah input data dari Dinas Pendidikan terkait angka kontribusi retribusi dari kantin-kantin sekolah yang dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah.
Begitu juga pihak Bapenda Riau tidak terlebih dahui mengkroscek data yang kemudian disampaikan ke Plt Gubernur Riau.
“Jadi sekali lagi kami tegaskan tidak ada pengaruh dari program MBG untuk penurunan retribusi daerah. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan tidak menjadi bola liar di publik,” imbuh SF Hariyanto.
Bermula Dari Sebuah Forum Pertemuan
Polemik ini terjadi, bermula ketika SF Hariyanto dalam sebuah forum pembahasan pembangunan daerah menyampaikan bahwa implementasi MBG memberikan dampak terhadap penerimaan daerah.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan karena dinilai kondisi pendapatan daerah dengan pelaksanaan program nasional seakan bertentangan. Ramai pernyataan ini si kritik hingga sampai ke telinga pusat. (src, mcr)
