SULUHRIAU, Pekanbaru– Dinamika internal di dewan perwakilan daerah (DPRD) Riau kembali menjadi sorotan.
Isu mosi tak percaya yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Riau, Renaldi, mencuat setelah enam fraksi disebut menyampaikan keberatan terhadap kinerja dan pola komunikasi yang dinilai belum berjalan optimal.
Persoalan tersebut turut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan pimpinan serta ketua fraksi DPRD Riau, Senin (22/6/2026). Pertemuan itu digelar untuk membahas sejumlah isu strategis yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
Sejumlah anggota DPRD Riau disebut menyampaikan keluhan terkait lambatnya penyelesaian administrasi, termasuk pencairan sejumlah hak anggota dewan yang hingga kini belum terealisasi selama sekitar empat bulan terakhir.
Pencairan yang dimaksud mencakup kegiatan perjalanan dinas hingga anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper). Kondisi tersebut dinilai berdampak pada pelaksanaan tugas dan agenda kedewanan.
Selain persoalan administrasi, komunikasi antara Sekretariat DPRD dengan anggota dewan juga menjadi sorotan. Beberapa anggota dewan menilai koordinasi yang terjalin belum berjalan efektif sehingga sejumlah kegiatan mengalami keterlambatan.
Menanggapi polemik tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menilai persoalan yang terjadi lebih kepada masalah komunikasi yang perlu segera diperbaiki.
"Mungkin miskomunikasi saja. Yang namanya manusia ada yang kurang dan ada juga lebih, tidak ada yang sempurna. Tapi kekurangan inilah yang sama-sama kita benahi," kata SF Hariyanto.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak perlu mengedepankan dialog dan mencari solusi bersama agar persoalan tidak berlarut-larut serta tidak mengganggu jalannya fungsi kelembagaan DPRD.
Menurutnya, berbagai kendala administrasi yang menjadi keluhan anggota dewan harus segera dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku.
SF Hariyanto bahkan menginstruksikan Sekretariat DPRD Riau untuk mempercepat penyelesaian seluruh administrasi yang berkaitan dengan hak-hak anggota dewan.
"Jika ada masalah administrasi tolong diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya. Ikuti aturan, segala persoalan akan kita carikan solusinya dan duduk bersama dengan pimpinan. Mana yang salah diperbaiki. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita duduk bersama," ujarnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemprov Riau menargetkan penyelesaian berbagai persoalan administrasi tersebut dalam waktu paling lambat dua pekan ke depan.
Harapannya, pencairan yang selama ini menjadi keluhan anggota DPRD dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas kedewanan kembali berjalan normal.
Di tengah mencuatnya mosi tak percaya tersebut, peta dukungan di DPRD Riau juga menjadi perhatian. Dari seluruh fraksi yang ada, hanya Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS yang disebut tidak ikut dalam mosi penolakan terhadap Sekwan.
Meski demikian, Pemprov Riau berharap polemik ini tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Sebaliknya, momentum tersebut diharapkan menjadi ruang evaluasi bersama untuk memperbaiki komunikasi, mempercepat pelayanan administrasi, serta menjaga sinergi antara Sekretariat DPRD dan para anggota dewan.
Sebab, di tengah berbagai agenda pembangunan yang harus dijalankan, harmonisasi hubungan antar unsur pemerintahan dinilai menjadi kunci agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. (src)
