SULUHRIAU, Pekanbaru– Kebijakan nasional 2026 mulai dirancang, dan Riau ikut ambil bagian.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau memastikan diri terlibat aktif dalam Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan yang digelar hybrid melalui Zoom, Rabu (17/6/2026).
Meski tidak hadir langsung, Kepala Kanwil Rudy Hendra Pakpahan menginstruksikan jajaran Divisi P3H dan Tim Kerja BSK untuk mengikuti forum yang dipusatkan di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum RI itu.
Forum ini mempertemukan pimpinan tinggi madya, analis kebijakan, akademisi, dan peneliti dari seluruh Indonesia.
Momentumnya besar: selain kick off, acara juga jadi ajang penandatanganan kerja sama antara Badan Strategi Kebijakan Hukum dengan sejumlah perguruan tinggi untuk memperkuat kualitas analisis kebijakan publik.
Kepala BSK menekankan pentingnya pertukaran perspektif lewat program Policy Talks di 33 wilayah. Forum ini jadi ruang awal bagi pemangku kepentingan menyepakati isu prioritas dan membangun komitmen integrasi kebijakan sejak awal.
Menteri Hukum memberi arah jelas: saatnya beralih dari pendekatan sektoral menuju kebijakan nasional yang terintegrasi.
Tiga isu strategis jadi fokus utama tahun depan, yaitu, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Arahan ini jadi pedoman bagi daerah menyusun strategi implementasi di wilayah masing-masing.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis, memaparkan roadmap tindak lanjut. Mulai Agustus akan ada _Policy Talk_, penyusunan Policy Brief tiap K/L, hingga Focus Group Discussion_ pada Oktober untuk merumuskan _Policy Brief Nasional_ yang komprehensif.
Puncaknya akan digelar pada akhir November 2026 melalui _Policy Outlook_. Hasil _Policy Brief Nasional_ akan dipaparkan langsung di hadapan Menteri Hukum, lengkap dengan pameran kebijakan terbaik dari K/L dan kanwil sebagai bentuk diseminasi.
Dengan arahan Rudy Hendra Pakpahan, keikutsertaan Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmen memperkuat kapasitas analis kebijakan, meningkatkan layanan publik berbasis bukti, serta membangun sinergi antara pemerintah dan akademisi untuk kebijakan nasional yang efektif dan terintegrasi.
