SULUHRIAU, Pekanbaru– Kebijakan publik yang asal jadi tak lagi punya tempat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau memperkuat kapasitas penyusunan kebijakan berbasis bukti melalui forum _Policy Talks_ nasional yang digelar Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara, Jumat (12/6/2026).

Kegiatan bertema _“Peran Strategis Kebijakan Berbasis Bukti dalam Mendukung Pembangunan di Daerah”_ ini diikuti Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Riau beserta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan secara daring. Forum berlangsung hybrid dan diikuti peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulut Hendrik Pagiling yang membuka acara menegaskan, kebijakan yang baik harus lahir dari sinergi data, regulasi, dan kebutuhan nyata daerah. “Kebijakan harus menjadi instrumen percepatan pembangunan hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Dalam forum itu, peserta mendalami metode _evidence-based policy_. Narasumber pertama, Amrih Wigiati dari INAKI, menekankan peran analis kebijakan dalam menjembatani data empiris dengan formulasi kebijakan publik. 

Menurutnya, kebijakan berbasis data lebih tepat sasaran dan meminimalkan keputusan yang hanya berdasarkan asumsi.

Narasumber kedua, Apri Listiyanto dari Kanwil Kemenkum Sulut, menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Ia mengingatkan, kebijakan harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat agar implementasinya efektif.

Diskusi panel yang dipandu Rosdiana F. Siregar berjalan interaktif. Peserta aktif bertanya soal tantangan advokasi kebijakan di daerah. Forum menyimpulkan bahwa kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh riset, data, dan analisis mendalam.

Kegiatan ditutup dengan semangat “Torang Samua Basudara” dan komitmen bersama untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang akuntabel, inklusif, dan berbasis bukti guna mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. (rls, src)