SULUHRIAU– Pemerintah menemukan jumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) membengkak jauh (over target) dari rencana awal.
Praktik jual beli lokasi dapur disebut menjadi penyebab utama lonjakan tersebut.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, hingga kini terdapat 27.877 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang beroperasi. Angka itu melampaui target awal sebanyak 21.000 dapur.
“Terjadi jual beli titik dapur. Yang seharusnya rencana awal 21.000 titik, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada pembengkakan 6.877 titik,” kata Zulkifli usai rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).
Pembengkakan juga terjadi di wilayah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (T3). Dari target awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya kini mencapai 8.617 titik.
Dari jumlah itu, 6.138 titik sudah mengantongi Surat Keputusan pembangunan dari Badan Gizi Nasional, meski dapur yang selesai dibangun baru 1.700 titik.
“Kalau sudah ada SK, investor bisa menggunakannya untuk pengajuan pinjaman ke bank. Dari 2.000 menjadi 8.670, bengkak 6.138 titik, yang sudah selesai 1.700,” jelasnya.
Data ini menjadi dasar pemerintah untuk menata ulang penyelenggaraan program MBG.
Penataan menyasar struktur kepemimpinan di Badan Gizi Nasional. Presiden Prabowo Subianto telah melantik Nanik Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana, serta Trenggono dan Agustina Arumsari sebagai wakil kepala pada 8 Juni 2026.
Perubahan dilakukan setelah para pejabat sebelumnya berstatus tersangka dugaan korupsi dan ditahan Kejaksaan Agung.
Zulkifli mengakui pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo itu masih menghadapi sejumlah persoalan. “Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, ya, diganti dengan manajemen yang baru,” ujarnya.
Ia memperkirakan proses penataan tata kelola MBG membutuhkan waktu sekitar satu bulan.
Rapat koordinasi terbatas tersebut dipimpin langsung oleh Zulkifli Hasan dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, dan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. (tpc, src)
