SULUHRIAU, Pekanbaru- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) memuji inovasi Polda Riau yang merupakan institusi pertama yang mengangkat marwah Tanjak sebagai salah satu khas budaya di Riau.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, saat menghadiri kegiatan launching yang digelar di Mapolda Riau, di Pekanbaru,  Jumat (20/2/2026). 

Dikatakan dengan rasa bangga  menurutnya, pemilihan Tanjak dan Selempang bukan sekadar urusan estetika seragam, melainkan pilihan simbolis yang mendalam terhadap nilai-nilai kehormatan.

"Kami sangat berbesar hati dengan apa yang dilakukan oleh Polda Riau. Pertama karena Polda Riau memilih satu simbol yang luar biasa dan itu satu marwah yang harus dijaga bersama-sama, yaitu tanjak dan selempang," ujar Datuk Seri H Taufik Ikram Jamil.

Sebagai informasi, Tanjak adalah penutup kepala tradisional khas Melayu untuk pria yang terbuat dari kain songket atau tenun yang dilipat dan diikat dengan bentuk tertentu (solek). 

Berfungsi sebagai simbol marwah, kewibawaan, dan identitas budaya, tanjak dulunya digunakan oleh bangsawan/pendekar dan kini umum dipakai dalam acara adat, pernikahan, maupun pakaian resmi.

Di tengah tantangan zaman yang menuntut adaptasi budaya, Polda Riau justru hadir sebagai pelopor di antara instansi pusat lainnya dalam mengimplementasikan kearifan lokal secara resmi.

"Kami sebagai lembaga yang ditugaskan untuk melestarikan kebudayaan mencatat, ini adalah institusi vertikal pertama yang mencoba menggali, menerapkan, dan mengimplementasikan apa yang menjadi kebanggaan Melayu Riau lewat tanjak," tegasnya.

Langkah ini semakin lengkap dengan adanya program Green Policing yang diusung Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan. Kombinasi antara kebijakan lingkungan dan pelestarian budaya dianggap sebagai strategi yang tepat untuk membangun bangsa dari perspektif nilai-nilai luhur setempat.

Langkah Polda Riau ini diharapkan menjadi contoh bagi institusi lain dalam menghargai dan mengangkat identitas daerah sebagai bagian dari identitas nasional, guna memperkuat hubungan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat adat di Provinsi Riau. (hpk)