SULUHRIAU, Pekanbaru- Pengisian jabatan pimpinan wilayah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru pasca assessment terbuka segera ditindaklanjuti.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, memberikan sinyal kuat bahwa pelantikan pejabat hasil lelang jabatan untuk posisi camat dan lurah akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Penataan ini mencakup posisi strategis di tingkat kewilayahan, yakni 15 jabatan camat dan 83 jabatan lurah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekanbaru.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menjelaskan bahwa pengisian jabatan tersebut tidak akan dilakukan secara serentak, melainkan melalui pertimbangan yang matang. "Pelan-pelan pelantikan," ujar Agung, Selasa (10/2/2026).
Proses penjaringan ini sejatinya telah dimulai sejak akhir tahun 2025 dengan antusiasme yang cukup tinggi dari kalangan ASN di lingkungan Pemkot Pekanbaru.
Tingginya minat ini menunjukkan besarnya komitmen para pegawai untuk berkontribusi langsung dalam pelayanan masyarakat di tingkat akar rumput.
Berdasarkan data resmi dari panitia seleksi, terdapat persaingan ketat dalam memperebutkan posisi tersebut. Tercatat ada 58 pelamar yang bersaing untuk mengisi 15 kursi camat, sementara 111 pelamar lainnya bertarung untuk memperebutkan 83 posisi lurah yang tersedia.
Seluruh kandidat yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebelumnya telah melewati tahapan krusial berupa uji kompetensi di Kantor BKN Regional XII Pekanbaru pada 14 Oktober 2025 lalu. Seleksi ini menggunakan sistem Computer Assisted Competency Test (CACT) guna menjamin keadilan bagi seluruh peserta.
Penggunaan metode CACT ini dinilai sebagai langkah maju dalam transparansi birokrasi, karena hasil ujian dapat diketahui secara langsung oleh peserta sesaat setelah ujian berakhir.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kapasitas intelektual dan manajerial yang mumpuni.
Meskipun proses seleksi sudah rampung beberapa bulan lalu, Pemkot Pekanbaru memilih untuk melakukan pelantikan secara hati-hati dan terukur.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa penempatan pejabat baru benar-benar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah demi pelayanan publik yang lebih maksimal. (src)
