SULUHRIAU, Pekanbaru- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan audiensi dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD) Provinsi Riau dalam rangka penguatan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (9/2/2026) di Kantor DPMD Provinsi Riau ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, meskipun tidak dapat hadir secara langsung, tetap memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini dengan menugaskan Kepala Divisi P3H beserta jajaran untuk mengikuti audiensi dan koordinasi secara aktif. Partisipasi ini mencerminkan komitmen kuat Kanwil Kemenkum Riau dalam memperkuat peran Posbankum sebagai garda terdepan layanan hukum di tengah masyarakat.
Audiensi dan koordinasi disambut langsung oleh Kepala DPMD Provinsi Riau, Mhd Firdaus, S.E., M.M., didampingi Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa, Dr. Ibnu Sina, S.T., M.E. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti peresmian Posbankum yang telah dilakukan pada 21 Oktober 2025 oleh Menteri Hukum Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Riau.
Beberapa agenda strategis turut dibahas, antara lain penguatan peran Posbankum melalui pelaporan layanan, koordinasi menjelang peresmian nasional Posbankum oleh Presiden Republik Indonesia, serta rencana pelaksanaan pertemuan virtual bersama Kepala DPMD dan Kepala Desa se-Provinsi Riau pada 13 Februari 2026.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Riau juga merencanakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Posbankum pada 24 Februari 2026 guna memantapkan sinergi lintas sektor.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menyatakan komitmennya untuk mendukung operasional Posbankum dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar, yang dialokasikan melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan Provinsi Riau.
Dukungan anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan hukum di desa dan kelurahan serta memperluas jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat.
Melalui sinergi yang terbangun antara Kanwil Kementerian Hukum Riau dan Pemerintah Provinsi Riau, diharapkan Posbankum Desa dan Kelurahan dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat layanan hukum yang responsif, inklusif, dan berkeadilan.
Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan akses keadilan di seluruh wilayah Provinsi Riau.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh DPMD Provinsi Riau dan seluruh pemangku kepent. (ingan.
Ia berharap pembinaan Posbankum dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum hingga ke pelosok desa. (rls)
