SULUHRIAU, Pekanbaru - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, dan jajaran, mengikuti Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif dalam Peningkatan Akurasi Data Pemilik Manfaat Korporasi secara daring Senin (6/10/2025). 

Kegiatan strategis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) ini diikuti dari ruang rapat Kakanwil.

Forum ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung transformasi kelembagaan dan memperkuat tata kelola Administrasi Hukum Umum, mengingat Kementerian Hukum saat ini mengelola lebih dari 3,3 juta entitas badan usaha. 

Acara dihadiri oleh sejumlah pimpinan tinggi, termasuk Keynote Speech dari Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan Sambutan dari Kepala PPATK serta Head of UNODC, dan diwarnai dengan peluncuran Verifikasi Beneficial Ownership (BO). 

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan berbagai pihak seperti KPK, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. 

Selanjutnya Menteri Hukum bersama Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dan Stakeholder melakukan launching Verifikasi BO (Beneficial Owner). 

Diskusi interaktif yang juga mengundang notaris di seluruh Indonesia ini membahas urgensi verifikasi BO dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penguatan transparansi korporasi.

Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungannya terhadap agenda nasional ini. 

"Akurasi data Pemilik Manfaat Korporasi adalah fondasi penting untuk integritas ekonomi. Kemenkum Riau berkomitmen penuh untuk mendukung sinergi lintas lembaga dan notaris di wilayah kita. Data Beneficial Owner yang akurat adalah senjata kita untuk mencegah TPPU, mempromosikan tata kelola korporasi yang baik, dan memastikan iklim investasi yang sehat dan transparan di Riau," ujar Rudy Hendra Pakpahan.

Keikutsertaan aktif Kanwil Kemenkum Riau dalam forum ini menunjukkan kesiapan untuk mengimplementasikan strategi nasional guna memastikan akuntabilitas data entitas bisnis di wilayah Riau. (rls)