SULUHRIAU, Pekanbaru - Kepolisian Daerah (Polda) Riau kalah gugatan praperadilan atas sah atau tidaknya penyitaan aset yang diajuman mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Riau, Muflihun. Hakim mengabulkan permohonan Muflihun dan memerintahkan aset yang disita dikembalikan.

Putusan itu disampaikan hakim tunggal, Dedy, pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri pekanbaru pada Rabu (18/9/20204) petang. Hakim menyatakan, penyitaan satu unit rumah di Jalan Sakuntala/Banda Aceh, Pekanbaru, dan apartemen di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan oleh Polda Riau, cacat hukum.

"Menyatakan tindakan penyitaan tersebut melanggar hak konsitusional Pemohon sebagai warga negara. Memerintahkan Termohon mencabut atau menghapus status penyitaan atas rumah dan apartemen tersebut serta mengembalikan kedudukan hukum dan kepemilikan Pemohon seperti semula," kata hakim dalam putusannya.

Penyitaan aset tersebut dilakukan oleh penyidik Subid III Direktorat Resrse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau dalam proses penyidikan dugaan korupsi anggaran surat perintah perjalan dinas (SPPD) fiktif tahun 2020-2021.

Atas putusan tersebut, Ahmad Yusuf selaku kuasa hukum Muflihun menyambut baik putusan hakim yang mengabulkan putusan praperadilan. Putusan ini menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan sesuai Undang-Undang Hukum Pidana, asas due process of law, dan kepastian hukum.

Ia menegaskan, permohonan yang diajukan bukan untuk melemahkan Polri tapi untuk mengoreski tindakan yang tidak sesuai penegakan hukum. Pasalnya, tindakan penyitaan yang dilakukan sangat merugikan pihak Pemohon.

"Khusus penyitaan rumah sangat merugikan klien kami Bapak Muflihun. Secara politik, nama baik maupun secara materi. Kami percaya, putusan ini dapat memulihkan nama baik Bapak Muflihun, karena kami percaya hukum ada di negeri ini, berdiri tegak untuk keadilan," jelasnya.

Ahmad Yusuf menyampaikan harapan agar institusi penegak hukum ke depan dapat lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi prosedur dalam setiap tindakan hukum.

“Kami percaya hukum di negeri ini berdiri tegak untuk keadilan. Kami mendorong agar ke depan setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Menanggapi putusan hakim, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan tersebut. Pihaknya akan mempelajari pertimbangan hakim setelah menerima salinan resmi putusan.

“Kita hormati keputusan hakim praperadilan. Kami akan pelajari terlebih dahulu pertimbangan hakim sehingga menerima gugatan penggugat, setelah kami menerima risalah putusan,” ujar Anom.

Meski penyitaan atas dua aset dibatalkan, Anom menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap dugaan kasus SPPD fiktif tetap akan berjalan.

“Penyidikan tetap berjalan, karena yang diterima gugatan oleh hakim praperadilan hanya terkait penyitaan aset, yaitu satu rumah di Pekanbaru dan satu apartemen di Batam,” tegasnya.

Diketahui, kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di Setwan Riau Tahun 2020-2021 merugikan negara Rp195,9 miliar, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.

Setelah hasil audit dikantongi, penyidik Subdit III Direktotat Reserse Keiminal Khusus Polda Riau melalukan gelar perkara dengan Koordinator Staf Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Bareskrim Polri, Selasa (17/6/2025).

Hasil gelar perkara, dinyatakan inisial 'M' selaku Pengguna Anggaran dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat ditetapkan sebagai tersangka. (src, ckl)