SULUHRIAU, Pekanbaru — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menggelar Rapat Monitoring Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pasca Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. 

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Kantor KPU Provinsi Riau dan daring melalui platform virtual meeting, serta diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, hadir dan secara resmi membuka kegiatan tersebut. Turut hadir anggota KPU Provinsi Riau Nugroho Noto Susanto, Abdul Rahman, Nahrawi, dan Supriyanto. 

Peserta kegiatan terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, serta Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini menjadi bagian penting dalam rangka evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan pasca tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.

“KPU Provinsi Riau berupaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di seluruh jajaran KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pasca selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024,” ujar Rusidi.

Beliau juga menambahkan bahwa desain sosialisasi dan pendidikan pemilih yang tepat dan berkelanjutan sangat menentukan sejauh mana informasi kepemiluan dapat tersampaikan secara masif dan merata kepada seluruh segmen pemilih. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dan sinergi yang kuat dari seluruh jajaran KPU di wilayah Riau.

Rapat dipimpin Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Nugroho Noto Susanto. Dalam arahannya, Nugroho menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan capaian program, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi dan strategi ke depan. 

"Setiap KPU Kabupaten/Kota menyampaikan presentasi yang menggambarkan program dan kegiatan sosialisasi serta pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan, termasuk rancangan program yang belum terlaksana, serta berbagai tantangan dan rekomendasi yang ada,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa data dukung yang disampaikan oleh masing-masing daerah akan menjadi dasar evaluasi dan rujukan untuk perencanaan program kerja ke depan. “Kami berharap hasil rapat ini menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan dan desain program yang lebih adaptif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat pemilih di Provinsi Riau,” tutup Nugroho.

Dengan dilaksanakannya rapat ini, KPU Provinsi Riau berharap dapat terus memperkuat peran serta masyarakat dalam proses demokrasi, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu melalui pendidikan pemilih yang inklusif dan berkelanjutan. (rls)