SULUHRIAU, Pekanbaru- Sebanyak 81 dari 304 perusahaan di Riau yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) masuk dalam peringkat merah.

Agar perusahaan ini sama-sama bisa naik peringkat, setidaknya peringkat hijau, supaya tata kelola lingkungan menjadi baik Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, menggandeng Kapolda Riau. 

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mendorong perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup. 

Hal itu disampaikan Gubri saat menyerahkan hasil Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (16/6/2025).

Menurut Gubri, program Proper  menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawab lingkungan. 

Di antaranya, pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran udara, dan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Dalam periode 2023-2024, tercatat sebanyak 304 perusahaan di Riau mengikuti Proper. Dari jumlah tersebut, 122 perusahaan dinilai langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sementara 185 perusahaan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Penilaian Proper dibagi dalam kategori warna, yaitu emas, hijau, biru, merah, dan ada yang ditangguhkan. Kategori ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan performa pengelolaan lingkungan perusahaan. Warna emas menunjukkan kepatuhan penuh dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan.

"Dan yang paling membanggakan kita, ada dua perusahaan yang peringkat emas, kalau emas ini artinya dia sudah sesuai dan tidak ada cacat sama sekali," katanya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan pelaku usaha. Sehingga dapat memperbaiki kualitas lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Kami ingin perusahaan-perusahaan yang berusaha di Provinsi Riau untuk ikut menjaga lingkungan. Pertama menjaga air, tentu membuang limbah dengan teratur, maka itulah kita nilai. Kedua, dalam rangka tidak menyebabkan polusi di udara. Ketiga tentu tata kelola limbah B3 nya," ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk menjadikan penyerahan Proper ini sebagai momentum pengawasan aktif oleh kepala daerah. Sekaligus mendorong budaya perusahaan yang lebih ramah lingkungan.

"Dalam rangka menyerahkan Proper ini, saya sudah minta izin kepada Menteri Lingkungan Hidup, kemarin saya berdiskusi bagaimana nanti gubernur yang akan menyerahkan, agar bisa kita kontrol," ujarnya. (mcr)