SULUHRIAU, Pekanbaru- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Riau, Kamis (24/4/2025).

Ia menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Riau dan mengundang seluruh Walikota dan Bupati se Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Nusron menyoroti berbagai persoalan agraria di Provinsi Riau yang dinilai cukup rumit. Salah satunya, adanya perkebunan sawit tanpa Izin Usaha Perkebunan (IUP).

"Ada kebun sawit yang sudah dibuka oleh perusahaan atau masyarakat sebelum memiliki IUP (Izin Usaha Perkebunan) maupun HGU. Ini kita pertanyakan juga tadi," kata Nusron usai pertemua

Selain itu, tumpang tindih lahan antara perkebunan sawit dengan kawasan hutan menjadi salah satu permasalahan utama yang harus segera diselesaikan saat ini.

"Di Riau, kita temukan banyak lahan sawit yang secara administratif berada dalam kawasan HGU (Hak Guna Usaha), namun kemudian hari ternyata masuk dalam kawasan hutan," katanya.

Kemudian, konflik pertanahan yang melibatkan pemerintah daerah, BUMN seperti Pertamina, dan pemerintah pusat yang mengklaim tanah yang sama juga tidak luput dari sorotannya.

Terkait reforma agraria, Nusron menyatakan bahwa program ini tetap berjalan di Riau dengan fokus pada penyelesaian konflik agraria dan redistribusi lahan kepada masyarakat.

"Kami juga sedang menyusun model penyelesaian sengketa yang lebih efektif, termasuk akan pemanggilan pihak-pihak terkait melalui monitoring yang dilaksanakan oleh kantor wilayah (kanwil) kami," katanya.

Khusus untuk sektor perkebunan kelapa sawit, pemerintah juga menyoroti implementasi pola kemitraan plasma antara perusahaan dengan petani. Menurut Nusron, banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban membangun plasma bagi masyarakat.

"Pengawasan terhadap kemitraan plasma akan diperketat. Kami akan panggil semua pihak yang terkait, termasuk bupati dan wali kota, untuk rapat koordinasi dan evaluasi sejauh mana implementasi plasma ini dijalankan," tegasnya.

Menteri ATR/BPN menargetkan sejumlah permasalahan tanah di Riau dapat diselesaikan secara optimal pada tahun 2025. Namun, jika tidak tuntas, penyelesaiannya akan tetap dilanjutkan tahun depan dengan pendekatan bertahap dan terukur.

"Kita ingin selesaikan sebisa mungkin tahun ini, tetapi jika belum selesai, tentu tetap akan kita lanjutkan sampai tuntas. Ini bukan pekerjaan sehari-dua hari," pungkas Nusron. (mcr, src)