Selasa, 23 Juli 2024
Bupati Natuna Hadiri Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi DPRD Terhadap Ranperda TA 2024 | Potret Kota Gosong di Bangladesh Dibakar karena Kuota PNS, Gedung-Mobil-JPO Hangus | Polres Kampar Ringkus Pelaku Narkoba di Kelurahan Langgini | Kabel Fiber Optik Melintang di Pekanbaru Makan Korban, Jerat Leher Seorang Perempuan | Wardan Dicopot dari Ketua DPD Golkar Inhil, Karena Imbas Ini? | Ini Tampang Pelaku Curanmor yang Meresahkan Warga Siak Hulu Dibekuk Polisi
 
Nasional
DKPP Berhentikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari karena Terbukti Lakukan Asusila

Nasional - - Rabu, 03/07/2024 - 17:34:43 WIB

SULUHRIAU- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Rabu (3/7/2024).

Sanksi tersebut diberikan karena Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan bahwa seluruh dalil aduan yang disampaikan oleh pengadu atau korban dikabulkan untuk seluruhnya.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota komisioner KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Heddy
dalam sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Dalam putusannya, Heddy juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan.

Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," demikian poin keempat putusan.

Adapun dalam kasus pelanggaran etik ini, Hasyim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap Pengadu, termasuk di dalamnya menggunakan fasilitas jabatan sebagai Ketua KPU RI.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari diadukan ke DKPP pada Kamis (18/4/2024). Hasyim diduga melakukan pelanggaran etik berupa tindakan asusila berbasis relasi kuasa terhadap perempuan yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). (kpc, cnn)





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Disclaimer |Redaksi
Copyright 2012-2024 SULUH RIAU , All Rights Reserved