SULUHRIAU, Pekanbaru-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus (pansus) terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko Pekanbaru tahun 2023, Senin (10/6/2024).

Rapat Paripurna ke-1 masa persidangan III, tahun sidang 2023/2024 ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekambaru, Ginda Burnama, didampingi Wakil Ketua Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal dan dihadiri anggota DPRD Pekanbaru.

Dari Pemko Pekanbaru rapat paripurna ini dihadiri Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution, sejumlah OPD dan undangan lainnya.

Laporan Pansus LKPj 2023 langsung dibacakan Wakil Ketua Pansus, yakni Krismat Hutagalung.



Dari laporan pansus DPRD terkait LKPj ini, terdapat beberapa hal menjadi sorotan DPRD Pekanbaru terkait kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Wakil Ketua Pansus Krismat Hutagalung dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah catatan OPD,  mulai dari Dinas PUPR, Perkim, Kesbangpol, Disdik, Diskes, Satpol PP, DLHK, Disperindag, Damkar, Dinsos dan OPD lainnya.

Untuk Dinas PUPR, Pansus mengkritisi antara lain soal banjir. Pemko Pekanbaru dinilai tidak serius dalam melakukan upaya pencegahan banjir, lantaran jumlah titik banjir di Pekanbaru kian bertambah.

"Sudah banyak dilakukan kajian, tapi titik banjir kian bertambah saja, kalau kita lihat tidak ada upaya serius dari pemerintah secara terencana terukur dan berkelanjutan. Untuk mengurangi potensi banjir pemko harus fokus membangun drainase baru, normalisasi anak sungai," kata Krismat dalam sidang paripurna.



DPRD meminta Pemko Pekanbaru melakukan pemetaan titik banjir serta master plan banjir di setiap titik di Pekanbaru, agar penagangan banjir lebih maskimal. Serta harus bersinergi dengan Pemprov dan pusat.

Selain itu, PUPR juga dikritik, misalnya lemahnya pengawasan terhadap perbaikan jalan rusak akibat jaringan IPAL maupun PDAM.

"Pengawasan terhadap jalan rusak akibat adanya galian IPAL maupun PDAM tidak berjalan efektif dan mengakibatkan jalan makin rusak parah," ungkap Krismat dalam laporannya..

"Kita berharap pergeseran anggaran yang sifatnya tidak prioritas tidak terjadi lagi, kecuali hal dan situasi yang mendesak sebagaimana yang disampaikan tim pansus," ujarnya lagi.

Krismat meminta, catatan yang disampaikan oleh tim Pansus DPRD Kota Pekanbaru diharapkan jadi bahan evaluasi Pemko Pekanbaru, termasuk terkait penggunaan anggaran di masing-masing OPD.

"DPRD Pekanbaru berharap tidak ada lagi pergeseran anggaran dari yang sudah disepakati," ingatnya.



Sementara itu, anggota DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid  juga menegaskan kepada Pj Walikota agar memperbaiki kinerja Pemko Pekanbaru ke depan.

"Kita berharap pergeseran anggaran yang sifatnya tidak prioritas tidak terjadi lagi, kecuali ada hal dan situasi yang mendesak sebagaimana yang disampaikan tim pansus," tambah politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. 

Menyikapi pansus DPRD tersebut, Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi mengatakan, pihaknya sudah mendengar secara langsung terkait beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan tim pansus dan anggota DPRD Kota Pekanbaru.

"Pada prinsipnya ada catatan yang harus kita perbaiki dan jadi bahan evaluasi buat kita kedepannya," pungkasnya. (Adv,Sr)