SULUHRIAU, Natuna-  Bupati Natuna, Wan Siswandi menerima rekomendasi DPRD Kabupaten Natuna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2023 dari DPRD Natuna.

Rekomemdasi ini diberikan melalui paripurna DPRD Natuna Selasa  (4/6/2024).

SK rekomendasi DPRD ini dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna, Edi Prioto.

Pada rapat paripurna hari ini, Bupati menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) tahun Anggaran 2023.

Bupati Wan Siswandi menyampaikan pidato terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Natuna hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kepulauan Riau  dimana Natuna mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Ini merupakan predikat tertinggi dalam penilaian laporan keuangan ini merupakan kali ke sembilan secara keseluruhan atau kali ketujuh secara berturut-turut diraih Pemerintah Kabupaten Natuna.

“Esensi dari pengelolaan keuangan daerah selalu berpedoman kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui penataan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif dan akuntabel,” terang Bupati.

Masuk pada agenda ketiga, kembali Bupati menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025-2045.

Bupati juga menjelaskan bahwasanya maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 adalah menghadirkan arahan dan acuan bagi stakeholder dan pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Adapun visi Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 yakni Natuna Biru ‘Kabupaten Maritim Yang Maju Dan Berkeadilan (Berdaya Saing Sejahtera, Mandiri Dan Berkelanjutan) yang dijabarkan dalam beberapa misi diantaranya;

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat unggul dan sejahtera

2. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis maritim yang inklusif dan berkualitas

3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berlandaskan kesinambungan pembangunan yang adaptif

4. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu.

5. Mewujudkan pembangunan kewilayahan berbasis sarana prasarana yang merata, berkeadilan dan ramah lingkungan. (kmf, src)