SULUHRIAU-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya telah mengusut dugaan korupsi pengadaan software di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker) untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri, telah berjalan lama.

"Silakan simak dan ikuti sejak kapan proses penanganan perkara tersebut. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung tersebut," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Minggu (3/9/2023).

Ia juga menegaskan, bahkan jauh sebelum Muhaimin Iskandar dideklarasikan sebagai bakal calon wapres oleh Anies Baswedan, KPK bahkan sudah melakukan penggeledahan.

"Jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya," lanjut Ali Fikri.  Dugaan korupsi di Kemnaker terkait sistem proteksi TKI terjadi pada tahun 2012.

Saat itu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masih menjabat sebagai Menaker RI. Ali Fikri menegaskan pengusutan kasus di Kemnaker dilakukan secara profesional.

Dia menyebut pihaknya juga memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik sebagai bentuk transparansi kerja KPK.

"Kami berharap para pihak tersebut tidak buat narasi yang tidak utuh. Kami tegaskan semua kegiatan KPK kami lakukan publikasikan sebagai bagian transparansi kerja KPK," jelas Ali.

Lebih lanjut Ali memastikan kerja pemberantasan korupsi di KPK tidak akan terpengaruh dengan dinamika politik saat ini. Kerja KPK, kata Ali, akan mengacu pada kelengkapan alat bukti.

"Kami tegaskan persoalan politik bukan wilayah kerja KPK. Kami penegak hukum dan di bidang penindakan, kacamata kami hanya murni persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi," katanya.

Sebelumnya, Partai NasDem mengatakan KPK mengada-ada karena mengusut kembali dugaan korupsi pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. NasDem mempertanyakan posisi KPK.

"KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik," kata Gus Choi. (tvonesw.com)