SULUHRIAU, Pekanbaru- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Provinsi Riau,  Ilham Muhammmad Yasir, SH, L.LM mengatakan, honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilu 2024 sebesar Rp1 juta sebulan, dan tidak ada pemotongan jika pantarlih itu bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu ditegaskan Ilham menjawab pertanyaan media terkait adanya simpang siur informasi, bahwa honor pantarlih ada yang menyebut Rp800 ribu setelah potong pajak dari honor Rp1 juta.

"Honor Pantarlih sebesar Rp1 juta sebulannya, tidak ada pemotongan. Yang ada pemotongan PPh jika Pantarlih nya itu statusnya ASN. Ada kewajiban pajak," tegas Ilham Jumat, (24/3/2023).

Ditambahkan, mengenai masa kerja  Pantarlih, Ilham mengatakan kerja fullnya 1 bulan, mulai 12 Februari-14 Maret 2023," katanya.

Namun agenda kerja pantarlih itu sampai April 2023. Maka menurut Ilham gaji akan diberikan oleh KPU Maret dan April.  

Mengenai pembayaran petugas Ad hoc ini, sambung Ilham, KPU memang mendorong didahulukan pembayaran honor petugas PPK dan PPS. Ini sesuai dengan jadwal kerja, karena mereka sudah lebih dulu bekerja dari Pantarlih. Namun, katanya sesuai laporan ke KPU honor PPK dan PPS pada umumnya sudah dibayar.

Ditambahkan, rekening penampung transfer honor Pantarlih dari Sekretaris KPU Kabupaten Kota diterima oleh rekening Sekretariat PPS yang berada di Kantor Kelurahan.

Menurut Ilham lagi, informasi dari salah satu PPS, yakni PPS Sungai Sibam, tadi sudah dilambil uang operasional dan honor pantarlihnya.

"Uang honor pantarlih sudah kami bagikan tadi ke Pantarlih semuanya. Tadi yang ditransfer ke rekening sekretariat dana operasionalnya Rp1,4 juta," kata Ilham mengutip laporan dari salah satu PPS.  (src)