SULUHRIAU, Natuna- Anggota DPRD Natuna dari Partai Pertai Demokrasi Indonsia Perjuangam (PDI-P), Ibrahim menggugat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya usai mengundurkan diri dari Fraksi PDI-P di DPRD Natuna melalui jalur hukum.

Pada sidang pertama yang digelar di Pengadilan Negeri Ranai, melalui kuasa hukumnya Ibrahim menggugat DPP PDI-P, DPD PDI-P  Kepri, DPRD Natuna serta KPU Natuna atas proses PAW dirinya.

Dalam gugatanya Ibrahim merasa pengunduran dirinya dari Fraksi PDI-P karena adanya tekanan serta gangguan kesehatan akibat adanya pemberitaan tentang dirinya yang tengah menghadapi kasus hukum dugaan menggunakan ijazah palsu yang saat maju dalam pileg tahun 2019 lalu.

Sidang gugatan tersebut ditunda oleh majelis hakim dan akan dilanjutkan pada tanggal 13 Maret 2022, dengan agenda jawaban dari para tergugat secara online, dan KPU memberikan jawaban secara tertulis.

Kepada media, kuasa hukum dari PDI-P Urip Santoso menegaskan, bahwa gugatan tersebut Prematur, Kabur dan alasan yang dibuat-buat. Menurutnya, saat Ibrahim mengajukan Gugatan baik KPU Kabupaten Natuna maupun Gubernur Kepri belum ada menerbitkan Administrasi Hukum apapun yang diajukan oleh Partai PDI Perjuangan.

"Kalau dari Partai PDI-P memproses PAW Ibrahim ya wajar saja, karena yang bersangkutan telah sah mengundurkan diri dari Fraksi PDI-P. Dan terkait adanya tekanan itu tidak benar dan kita memiliki bukti foto juga saksi bahwa tidak adanya tekanan saat dia menandatanganinya pada 29 Juli 2022 lalu," ungkap Urip.

Lanjut Urip, gugatan ini tidak jelas arahnya, dikarenakan kasus tersebut bukan kasus berbuatan melanggar hukum, tapi persoalan internal partai, sebagaimana diatur dalam AD-ART Partai dan Undang-undang partai Politik no 2 tahun 2011 diselesaikan oleh Mahkamah Partai.

"Kita buktikan nanti dalam sidang berikutnya, dan satu lagi kita meminta pihak penyidik Polda Kepri yang menangani kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Ibrahim sesegera mungkin dituntaskan," tutupnya. (tim)