SULUHRIAU, Pekanbaru- Sejumlah elemen masyarakat Riau menyampaikan aspirasi kepada DPRD Riau, Rabu (11/1/2022).

Mereka menyampaikan perlu dan mendesak dilakukan pemekaran kabupaten-kota di Riau.

Dalam pertemuan itu, hadir sejumlah tokoh/pemuka masyarakat Riau lintas etnis, seperti Syamsul Rakan Chaniago selaku ketua tim, Fazar Muhardi (Sekretaris Tim), Manahara Manurung, mantan anggota DPRD Riau, HM Nasir Day Nurdin, Ahmad Syah Harrofie (tokoh birokrat Riau) serta Datuk Tarlaili (tokoh Lembaga Adat Melayu Riau).

Kemudian, Nasrun Effendi MT selaku Ketua Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR), Ramli Walid (tokoh Indragiri Hilir), Kasdi Albasiri (tokoh Bengkalis), Jamhurizal Simon (tokoh Pekanbaru), serta tokoh pers Novrizon Burman dan Hengki Septihadi.

Kedatangan para pemuka masyarakat lintas etnis ini disambut Ketua DPRD Riau Yulisman, didampingi Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy Mohd Yatim, anggota Mardianto Manan, Suprianto dan Abdul Kasim.

Dalam pertemuan itu, Syamsul Rakan menegaskan bahwa DPRD Riau harus mendukung wacana ini karena akan memberi dampak besar bagi pembangunan di Riau.

"Bayangkan, saat ini sudah ada wacana pemekaran Provinsi Sumatera Tengah dan beberapa kabupaten di Riau salah satunya Kuantan Singingi yang akan bergabung ke sana. Kondisi ini janhan dibiarkan," katanya.

Jangan Sekadar Wacana
Syamsul Rakan menjelaskan, jangan sampai wacana pemekaran kabupaten-kabupaten di Riau ini hanya sekadar wacana, namun harus segera terealisasi dengan dukungan semua pihak.

"Saya berharap teman-teman di DPRD Riau mendukung wacana ini, jangan hanya sekadar mendukung, tapi juga harus bersama-sama berjuang," katanya.

"Saya minta kader-kader saya yang sekarang telah menjadi anggota dewan untuk mendukung wacana ini," Syamsul Rakan menambahkan.

Menurut dia, sudah saatnya semua pihak mulai dari masyarakat, DPRD dan eksekutif bersatu untuk mendukung wacana pemekaran ini.

Menyikapi hal aspirasi itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman menyatakan mendukung wacana pemekaran kabupaten-kabupaten di Rau sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk pembangunan yang merata.

"Kesimpulan pertemuan hari ini adalah semua kita sepakat untuk rencana pemekaran ini," kata Yulisman saat memimpin pertemuan dengan para tokoh/pemuka masyarakat lintas etnis yang tergabung dalam Tim Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Pada pertemuan yang digelar di Ruang Kerja Komisi I DPRD Riau itu, Yulisman turut menyatakan siap untuk memfasilitasi berbagai kegiatan yang menyangkut dengan wacana pemekaran.

"Jika dibutuhkan saya siap, subuh pun saya siap jika diminta Bang Syamsul Rakan," kata Yulisman

Patut Dimekarkan

Sementaea itu, Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy Mohd Yatim, dalam pertemuan itu mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan para inisiator para tokoh masyarakat Riau dalam menyuarakan pemekaran kabupaten di Riau.

"Dan sebenarnya, soal pemekaran saya sudah berkeliling, khususnya untuk pemekaran Provinsi Riau pesisir. Ke Dumai, Pelalawan, Siak, Meranti saya sudah keliling," katanya.

Menurut dia, pemekaran kabupaten di Riau sudah menjadi hal yang patut untuk dilakukan, dan semua kepala daerah yang akan dimekarkan harus setuju.

"Dulu saya sudah sampaikan wacana pemekaran ke Komisi II DPR RI, namun sayang setelah sampai di sana muncul wacana moratorium sehingga wacana itu tertunda," katanya.

Menurut dia, wacana pemekaran ini adalah hal yang memang harus diperjuangkan karena demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata khususnya untuk wilayah-wilayah desa.

Dia katakan, sebelumnya telah ada rencana lima daerah baru atau pemekaran yang telah masuk ke DPRD Riau.

Kelima daerah pemekaran itu kata dia yakni Kota Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hulu), Kota Duri (Kabupaten Bengkalis), Rokan Darusalam (Rokan Hulu), Kampar Kiri (Kabupaten Kampar) dan Indragiri Selatan (Kabupaten Indragiri Hilir).

"Ini sudah masuk ke dewan sekitar delapan tahun lalu," katanya.

Pemekaran Pemecah Masalah

Anggota Komisi I DPRD Riau Dapil Dumai Abdul Kasim mengungkap, Riau merupakan provinsi dengan SDA yang melimpah, namun pembangunannya sangat minim.

"Maka harus ada pemekaran sebagai pemecah masalah itu, agar pembangunan lebih kencang," katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, harus ada kajian-kajian yang kuat agar semuanya terealiasi.

"Semua LAM di Riau harus mendukung wacana ini, jangan ada egoisme. Saya semangat untuk pemekaran Riau," katanya.

Ungkapan mendukung pemekaran kabupaten di Riau juga mendapat dukungan anggota Komisi I lainnya, seperti Suprianto dan Mardianto Manan. "Saya sangat mendukung kegiatan ini, kami tahun 1999 telah ikut dalam membentuk Kuansing dan sekarang saya kembali mendukung wacana ini," katanya.

Namun merujuk pada mikronya, menurut dia harus ada tim kecil di tiap kabupaten yang ingin dimekarkan.

"Kami mendukung dan berbagi ruang untuk wacana ini," kata dia.

Inisiator dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAM-R) Datuk Tarlaili mengungkap semua pihak khususnya DPRD Riau harus mendukung wacana ini demi kemajuan Riau.

"Secara pribadi saya agak kecewa melihat kita di Riau, kurang peka tehadap wacana pemekaran ini. Tidak tahu apa alasan, padahal wacana ini adalah demi pembangunan dan kemajuan Riau ke depan," katanya.

Sementara itu Manahara Manurung mengatakan pihaknya mengaku miris melihat jalan-jalan di Riau saat ini masih banyak yang rusak bahkan sebagian sudah berbentuk seperti kubangan.

"Malu kita dengan Sumbar yang jalannya mulus-mulus. Kita malu juga dengan Sumut yang memiliki 33 kabupaten/kota pembangunan begitu pesat," kata dia.

Tokoh Indragiri Hilir Ramli Walit mengatakan, saat ini program-program pemerintah belum fokus sehingga tidak terlihat pembangunannya.

"Mungkin karena anggaran yang minim, namun dengan pemekaran akan lebih memaju pembangunan di suatu daerah pemekaran atau wilayah baru, itu" katanya.

Menurut dia, program pembangunan kedepan harus menyesuaikan dengan budaya dan kultur masyarakatnya. "Saya berharap dengan pemekaran ini, Inhil bisa menjadi dua atau tiga bagian," katanya.

Perhatikan Tapung

Nasrun Effendy dalam pertemuan yang sama mendesak agar kalangan legislator Riau juga turut memperhatikan Tapung sebagai wilayah yang patut dimekarkan.

"Tapung paling pantas untuk dimekarkan, semua kajian sudah dilakukan dan sesuai. Jangan dipikirkan kajian akademisnya, tapi terpenting kajian politiknya. DPRD Riau inilah yang harus berjuang karena ini adalah lembaga politik," katanya.

Sementara itu Ahmad Syah Harrofie menambahkan bahwa momentun ini harus menjadi dasar untuk mencapai tujuan pemekaran ini.

"Kita semua sepakat untuk memperjuangkan pemekaran di Riau, tujuannya adalah untuk pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Ahmad Syah. (sns/rls)