SULUHRIAU, Pekanbaru- Penandatangan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 Kota Pekanbaru sudah dilakukan pekan lalu.

Kini menunggu pematangan, dan direncanakan pekan depan nota keuangan APBD 2023 akan disampaikan Pj Wako ke DPRD dalam paripurna.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Pekanbaru, M Sabarudi, Rabu (16/11/2023).

Dikatakannya, prioritas APBD 2023 terkait penanganan sampah, banjir dan penanganan jalan berlobang sebagaimana program Pj Walikota Muflihun dan sejalan dengan keinginan masyarakat.

Namun demikian, tentu saja tidak mengabaikan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan sebagaimana aturan yang ada.

Termasuk mendukung program pemerintah pusat, seperti penanganan stunting dan upaya menekan inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM.

Sabarudi menambahkan, sesuai dengan KUA PPAS APBD 2023 sebesar Rp2,669  triliun.

Seperti diberitakan sebelumnya,
Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan antara pimpinan DPRD Pekanbaru dengan Pj Walikota Pekanbaru melalui sidang paripurna DPRD Senin, (7/11/2022).

Pj Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan, KUA-PPAS APBD Pekanbaru tahun 2023 ini lebih besar dari APBD Pekanbaru 2022. Sebagaimana diketahui APBD Pekanbaru tahun 2022 sebesar Rp2,560 triliun.

"Mudah-mudahan dengan penambahan APBD dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini bisa pendapatannya terealisasi. Karena yang namanya APBD ini adalah asumsi pendapatan kita. Semoga bisa terealisasi pendapatan dan APBD ini sesuai dengan angka yang hari ini kita tetapkan untuk di kedepannya nanti," harapnya.

Dikatakan Muflihun, untuk prioritas masih penanganan program penanganan stunting merupakan program pusat. Kemudian juga bagaimana pencegahan inflasi.
Kemudian juga untuk penanganan jalan berlubang, banjir dan sampah.

"Kemudian santunan kematian untuk orang meninggal, beasiswa, dokter standby di Puskesmas juga dimasukkan," katanya. (sr3)