SULUHRIAU, Tanjungpinang- Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, sadar betul kedaulatan negara di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) sangat bergantung pada infrastruktur digital.

Untuk itu, mengusulkan percepatan penyediaan infrastruktur digital untuk memenuhi kebutuhan internet di Kawasan 3T dan Non 3T akan tetapi tertinggal kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi salah satu prioritas utama dalam satu bulan pertama kepemimpinannya.

Hal tersebut disampaikan Ansar, saat menjadi pembicara di Newsline MetroTV bersama Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile/Backhaul Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo Feriandi Mirza, Kamis (28/7/2022)

Acara yang dipandu oleh Tantri Moerdopo, sebagai host ini bertajuk ‘Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah Terdepan’.

Menurut Ansar, usulannya tersebut direspon baik oleh Menteri Kominfo dan BAKTI, sehingga Kepri mendapat alokasi sebanyak 77 titik pembangunan Base Tranceiver Station (BTS), yaitu pembangunan 35 titik BTS oleh BAKTI Kominfo dan 42 lainnya oleh Operator Komersial selama 2 tahun ke belakang ini.

“Kita di daerah memberikan jaminan kemudahan perizinan, penyediaan lahan. Maka saya segera tindaklanjuti dengan rapat bersama para bupati dan BAKTI kita berikan jaminan itu. Kemudian bersama Pak Menteri kita melaksanakan ground breaking di Natuna waktu itu dan Alhamdulillah sekarang sedang berjalan baik dan sebagian besar juga sudah selesai tinggal hanya kita mendapatkan izin untuk operasionalnya,” ungkap Ansar.

Hasilnya, saat ini kemajuan perkembangan infrastruktur digital di Kepri sangat pesat yang dibuktikan dengan masuknya Kepri sebagai satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa dalam 7 besar Indeks Competitiveness Digital di Indonesia, di mana peringkat 1 sampai 6 diisi seluruhnya oleh provinsi di Pulau Jawa.

Ansar menambahkan, Kepri sebagai provinsi dengan pulau terbanyak di Indonesia, dengan total 2.408 pulau menyeluruh dan 397, di antaranya berpenghuni sampai ke wilayah-wilayah perbatasan Vietnam, Kamboja, Malaysia dan Singapura.

Kepri memiliki 22 pulau terdepan yang menurutnya bicara ketersediaan infrastruktur digital ini bukan hanya bicara soal ekonomi dan budaya akan tetapi jauh lebih dari itu bicara persoalan kedaulatan negara.

“Karena kehadiran infrastruktur yang memadai di kawasan Kepri yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga jadi satu keniscayaan untuk memudahkan kita untuk saling berkomunikasi, memberikan informasi ke pemerintah, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di Kepri seperti illegal fishing, kemudian masuknya jaringan Narkoba sampai ke perdagangan manusia dan banyak lagi mungkin kejahatan transnasional. Karena wilayah kita 96% laut, dan laut itu open access, maka memudahkan orang untuk masuk ke wilayah Kepri memang kita antisipasi dengan ketersediaan jaringan internet yang cukup,” papar Ansar.

Ditanya soal kecukupan alokasi pembangunan BTS? Ansar mengaku, berdasarkan hasil identifikasi di kawasan-kawasan blindspot tersebut, Kepri masih membutuhkan sekitar 34 titik pembangunan BTS lagi.

Oleh karena itu, ketika nanti tahun ini selesai ke 77 titik pembangunan BTS dari BAKTI dan operator komersial kita akan mengusulkan lagi 34 titik. 34 titik itu sebagian besar tentu kita masukkan ke BAKTI, karena juga berada di kawasan 3T yang masih harus dipenuhi,” ujar Ansar.

Terakhir, Ansar berpesan kepada masyarakat Kepri untuk memanfaatkan semua infrastruktur digital yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah ini dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal positif.

“Kalau ini dimanfaatkan secara positif pasti akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi sosial budaya masyarakat. Kemudian pesan kita kepada BAKTI tentunya sekali lagi mudah-mudahan BAKTI bisa memenuhi kebutuhan kita yang kita sampaikan, karena memang Kepri merupakan provinsi yang potensinya sangat besar sebagai gerbang negara,” pungkas Ansar. (kmf)