SULUHRIAU, Tanjungpinang Gubernur Kepri Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, secara resmi membuka Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan Proses Produk Halal (PPH).

Acara tersebut digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepri, di Hotel CK, Kota Tanjungpinang, Rabu (9/3/2022).

Dalam arahannya Gubernur Kepri Ansar mengatakan, dirinya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat yang membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah Khususnya Kepri untuk bisa memiliki sertifikasi halal.

sedangkan untuk tema yang diusung dalam acara ini adalah ‘Akselerasi 10 juta Sertifikat Halal dalam Mensukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional yang mana diketahui selama beberapa tahun S belumnya sangat kurang berjalan dengan baik dikarenakan hampir diseluruh dunia terserang wabah yang sangat mengerikan Covid-19.

“Saya kira, kebijakan ini sangat signifikan, karena memang membranding produk halal hari ini dan ke depan menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan,” ujar Ansar.

Ansar, labelisasi halal akan membuat masyarakat semakin percaya dengan kemananan dan kebersihan produk UMKM, sehingga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM di Kepri yang berujung pada pemulihan ekonomi.

“Sertifikasi halal ini harus kita dukung sepenuhnya, kita mau Kepri berandil besar mengejar target sepuluh juta sertifikasi halal,” kata Ansar.

Ansar menambahkan, bahwa dengan posisi Kepri yang merupakan salah satu penyumbang pariwisata terbesar di Indonesia, maka dengan tersertifikasi halalnya seluruh produk UMKM di Kepri akan membuat konsumen wisatawan yang datang ke Kepri akan semakin tertarik untuk membeli produk-produk yang ada di Daerah Kita.

“Hal itu akan memberikan kredit poin positif bagi Kepri, bahwa Kepri adalah provinsi yang mendorong produknya bersih dan baik, karena bersertifikasi halal,” tegas Ansar.

Dalam kesempatan yang sama Kanwil Kemenag Provinsi Kepri secara khusus mengundang dua narasumber, yaitu Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Ihram, dan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mastuki.

Mahbub Daryanto menyebutkan, bahwa jumlah pendaftar PPH sampai saat ini sudah mencapai 926 UMKM. Maka dalam acara ini Mahbub melaporkan,Bahwasanya sertifikasi halal pada Tahun 2020 sudah tersertifikasi halal 200 UMKM dan Tahun 2021 sudah 214 UMKM.

Mahbub mengatakan dukungan dari Pemerintah Daerah sangat membantu program sertifikasi halal ini. Dan kami siap untuk memperluas program ini secara menyeluruh,” ujar Mahbub.

Adapun upaya pendampingan PPH merupakan perwujudan dari amanat regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021.

Yangmenjelaskan tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH), dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur secara khusus mekanisme Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM (adv, jks)