Ini Kata Menag Yaqut Terkait Pengaturan Suara Toa Masjid dan Mushalla
Rabu, 23 Februari 2022 - 23:07:08 WIB
SULUHRIAU, Pekanbaru- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, apapun itu suara yang tidak diatur akan berpotensi menjadi gangguan.
Hal itu diungkapkan Yaqut di mintai tanggapan oleh wartawan saat kunjungannya ke Riau, Rabu (23/2/2022).
Ia mengumpamakan beberapa hal agar maksud dan tujuannya mengedarkan SE terkait aturan penggunaan pengeras suara dipahami oleh masyarakat luas.
"Harus diatur volume atau speaker tidak boleh kencang-kencang, 100 desibel (dB) maksimal, diatur kapan digunakan sebelum azan atau sesudah azan. Tidak ada pelarangan, aturan ini dibuat semata-mata untuk membuat masyarakat semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan,†kata Menag.
"Bagaimana kalau rumah ibadah non muslim itu bunyikan toa, sehari 5 kali, dengan kencang secara bersamaan, rasanya gimana?.
Misalnya, ini misalnya ya, dalam kompleks rumah kita ada tetangga kita kiri kanan depan belakang memelihara anjing, menggonggong dalam waktu bersamaan, kita tertaganggu gak. Makanya suara-suara itu, apapun itu mesti diatur, agar tak timbul gangguan," ujarnya
Speaker masjid dan toa masjid, sambung Yaqut silahkan dipakai, akan tetapi diatur agar tak ada yang terganggu. Agar nantinya, niat menggunakan toa, speaker sebagai sarana wasilah syiar, kata Yaqut lagi, tetap bisa dilaksanakan tanpa harus menggangu masyarakat agama lain. Dukungan juga banyak atas hal ini.
Seperti diberitakan, Menag Yaqut Cholil Qoumas, menerbitkan surat edaran (SE) Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musalla. Aturan ini diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga.
Beberapa isi aturan itu mengatur tentang volume pengeras suara paling besar 100 dB (seratus desibel) serta pengaturan soal rentang waktu penggunaan toa atau pengeras suara luar.
Surat edaran itu terbit pada 18 Februari 2022, ditujukan kepada kepala Kanwil Kemenag provinsi, kepala Kantor Kemenag kabupaten dan kota, kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, ketua Majelis Ulama Indonesia, ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan takmir atau pengurus masjid dan musalla di seluruh Indonesia. (src,sr3)
Komentar Anda :
