SULUJRIAU, Pekanbaru - Para RT dan RW di Kelurahan Pematangkapau,  
Kecamatan Kulim geram dan nerasa dizalimi karena insentif belum kunjung dibayarkan oleh Pemko Pekanbaru.

Mereka menilai ada indikasi modus mengulur waktu pembayaran, terutama saat mereka diminta mengumpulkan nomor rekening Bank Riau Kepri sejak sebulan lalu.

Kegeraman ujung tombak  pemerintah terendah itu bertambah, nomor rekening sudah dipenuhi, lalu diminta harus mengumpulkan fotokopi buku tabungan oleh pihak Kelurahan, namun realisasi insentif juga belum ada.

Padahal saat itu RT RW di kelurahan lain sudah lama  menerima haknnya. Sebagaimana penelusuran media, RT RW antara di Kecamatan Pekanbaru Kota, Sukajadi,  Marpoyan Damai dan kecamatan dan lainnya sudah dibayar.

Ketua Forum RT/RW Kelurahan Pematangkapau Arisman menginformasikan di Group Whatsapp RT RW Pematangkapau, jika kecamatan induk sebelumnya Tenayan Raya sudah lama membayarkan insentif kepada RT dan RW nya. Ia yakin karena informasi yang diterimanya di group WAG Kecamatan Tenayan Raya tersebut, berasal dari pejabat kecamatan.

Kekecewaan diterimanya, ketika ia konfirmasi ke pihak Kecamatan Kulim, justru mendapat jawaban ketidakpastian, tak dijelaskan penyebab keterlambatan, apakah karena lalai mengusulkan ke BPKAD atau mengulur waktu dengan persyaratan nomor rekening dan fotokopi buku tabungan.

"Seharusnya pak camat menjelaskan mengapa kelurahan di Kecamaran Kulim terlambat, sedangkan daerah lain sudah cair dan sudah ludes pula uangnya, " ucap Arisman kecewa.

Informasi dikutip media dari Group Whatsapp RT RW Kelurahan Pematangkapau, Arisman menjelaskan kalau pihak kecamatan sudah melengkapi
segala sesuatunya tinggal BPKAD yang akan membayarkannya.  

Salah seorang Ketua RT dalam group tersebut  berceloteh kesal,  karena pihak kelurahan maupun kecamatan tak seorangpun mengeluarkan pernyataan resmi,  apa penyebab terjadinya keterlambatan dan diskriminasi pembayaran insentif RT RW untuk Kelurahan Pematangkapau,  Kecamatan Kulim.

"Memangnya kami ini RT RW kaleng-kaleng? Jangan hanya diperhatikan saat Pilkada saja," celotehnya geram.

Sementara itu,  Camat Kulim Marzali yang dikonfirmasi mengatakan, pihak kecamatan sudah mengajukan pembayaran ke BPKAD sebulan lalu. Bahkan juga sudah lengkap dengan SPM (surat perintah membayar).

"Konfirmasi saja ke BPKA nya pak,  apa penyebab keterlambatan. Karena cair tidak urusan mereka lagi, " jawab Marzali.

Terkait penggunaan rekening,  lanjut camat itu sudah ketentuan dari pusat dari MenPAN, bahwa pembayaran dengan cara non tunai.
Namun Camat Marzali tak bisa menjelaskan mengapa terjadi perbedaan dengan kecamatan lain yang honor/ insentifnya sudah dibayarkan.
 
Diketahui,  hingga pekan pertama Juli 2021, insentif yang diterima RT RW di Kelurahan Pematangkapau baru dua bulan.  Saat yang sama, di Kecamatan/ kelurahan lain sudah ada yang menerima insentif tiga dan empat bulan.

Seperti di Kecamatan Sukajadi,  Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Tuah Madani (tiga kali-red. (jan,rls)