SULUHRIAU, Pekanbaru- Anggota Komisi IV DPRD Riau, Dapil Kuansing - Inhu, Mardianto Manan mengungkapkan keprihatinannya dengan jalan kewenangan provinsi yang terdapat di dua kabupaten tersebut.

Dari hasil temua di lapangan, kata Mardianto, sejumlah ruas jalan kewenangan provinsi tersebut rusak parah, bahkan ia menyebutnya hancur lebur dan seperti tak bertuan.

"Jalan provinsi di Kuansing sampai Inhu, sekarang kondisinya sekarat. Mulai dari Pangean, Basrah, Inuman, Cerenti, Peranap sampai Air Molek, hancur lebur, seakan - akan tak bertuan," kata Mardianto, Kamis (1/7/2021).

Mardianto mengatakan, dia sudah mempertanyakan hal tersebut kepada PUPR dalam hearing yang digelar Komisi IV, dan PUPR mengungkapkan berbagai alasan. Antara lain karena terbatas anggaran dan alat yang terbatas.

"Mereka bilang, dari 6 UPT alatnya cuma 6. 1 UPT meliputi dua kabupaten, dan untuk Kuansing sama dengan Kampar. Dan sekarang kata mereka alat beratnya berposisi di Kampar, makanya mereka tidak bisa cepat menanganinya," kara Mardianto.

Menurut Kadis PUPR, kata Mardianto, ada beberapa hal lagi yang membuat jalan provinsi tersebut rusak parah, antara lain jalan rusak yang panjang, seharusnya dibutuhkan alokasi dana Rp 12 triliun, tapi cuma ada anggaran Rp 200 miliar, jadi tak bisa dipenuhi.

"Itu katanya, makanya sering rusak dan terabaikan. Kadis juga bilang, yang membuat jalan semakin hancur adalah karena musim penghujan dan kendaraan ODOL. Itu yang membuat agak payah mereka katanya," cakapnya lagi.

Mardianto pun heran dengan sikap pasrah Kadis PUPR yang tak berupaya menghadapi kendala tersebut.

"Saya meradang, kalau itu alasan Kadis. Percuma saja tuan digaji dengan besar, tapi pasrah. Bagus tak usah dianggarkan Rp 200 miliar tadi. Kalau memang gini pikirannya, saya usulkan ke Gubernur pejabat gini berhenti aja lah," tukas Mardianto dikutip dari cakaplah.com. (*)